Fraksi Demokrat PPP Sumbawa Soroti Jalan Rusak, RSUD Sering dalam APBD-P 2025

Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak Pemerintah Daerah agar Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) 2025 benar-benar menjawab persoalan mendesak masyarakat.

Sorotan utama difokuskan pada percepatan pembangunan rumah korban kebakaran, perbaikan infrastruktur dasar, dan penyelesaian RSUD Sering.

Pandangan umum tersebut disampaikan Jubir Fraksi, Sri Wahyuni, S.AP, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (24/09/2025.

Meski mengapresiasi penjelasan Wakil Bupati, Sri Wahyuni menegaskan bahwa anggaran perubahan harus mampu menjadi instrumen tepat guna untuk mencapai target pembangunan.

Pada penyampaian fraksi PPP Demokrat ini didominasi oleh seruan untuk tindakan konkret menyelesaikan masalah yang langsung dirasakan masyarakat. Beberapa poin kunci yang didesak antara lain:

Pertama, Nasib Korban Kebakaran: Fraksi meminta perhatian serius untuk membangun kembali rumah warga Kampung Mandar, Dusun Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, yang hangus terbakar sejak Februari 2025. “Hingga kini, warga yang mayoritas kurang mampu masih menumpang di rumah keluarga. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan butuh solusi segera dari anggaran,” tegas Sri Wahyuni.

Kedua, Penyelesaian RSUD Sering: Fraksi mendesak percepatan pembangunan RSUD Sering dengan target paling lambat selesai 2026. Mereka mengusulkan opsi pendanaan alternatif seperti pinjaman atau kerjasama pihak ketiga untuk melengkapi fasilitas kesehatan.

Ketiga, Infrastruktur Dasar yang Memprihatinkan: Dua isu infrastruktur yang sering dikeluhkan masyarakat kembali diangkat. Fraksi meminta perbaikan jalan rusak di seluruh kecamatan disertai data rinci, serta penataan bantaran sungai di Kelurahan Brang Biji untuk mencegah pemukiman kumuh.

Selain isu mendesak, fraksi juga memberikan sejumlah rekomendasi teknis pengelolaan anggaran. Mereka meminta alokasi belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar terus menjadi prioritas dan disesuaikan dengan perubahan proyeksi pendapatan.

Dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp93,4 miliar, Fraksi mengingatkan agar dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan riil, termasuk kewajiban terhadap belanja pegawai.

Beberapa usulan penunjang lainnya adalah pembangunan pos polisi di kawasan Samota, perbaikan lampu jalan di sepanjang Jalan Bay Pass untuk keamanan, serta revitalisasi tanah aset Pemda di Taman Kerato untuk kegiatan masyarakat dan lapak UMKM.

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan berharap catatan dan desakan mereka dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menghasilkan APBD-P yang lebih aspiratif dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Editor/Pemred: Sahril Imran