Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Komitmen menjaga netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuktikan langsung oleh Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP melalui langkah konkret. Padahal adik kandungnya, Mulyono S.Pd, lolos tiga besar dalam seleksi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Bupati memilih untuk tidak melantiknya. Keputusan berintegritas ini mendapat apresiasi tinggi dari DPRD setempat sebagai bentuk keteladanan kepemimpinan yang langka.
Pelantikan tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Sumbawa pada Rabu (01/10/2025) ini diwarnai momentum bersejarah terkait penegakan etika birokrasi. Meski memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon terpilih, Bupati Syarafuddin Jarot konsisten menerapkan prinsip good governance.
Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Muhammad Faesal, S.AP., MM.Inov, mengungkapkan kekagumannya atas keputusan ini. “Ini merupakan langkah luar biasa yang patut dicatat sebagai contoh terbaik kepemimpinan berintegritas. Padahal secara administratif dan kompetensi, saudara Mulyono memenuhi syarat sebagai salah satu dari tiga kandidat terbaik untuk posisi Kadis Dikbud,” jelas Faesal kepada media.
Faesal menekankan bahwa keputusan ini menunjukkan konsistensi Bupati dalam menjaga objektivitas dan mencegah konflik kepentingan. “Dengan tidak melantik adik kandungnya sendiri, Bupati telah menaikkan standar etika pemerintahan ke level yang lebih tinggi. Ini pesan kuat bahwa profesionalisme ASN harus dijunjung tinggi, tanpa kompromi untuk kepentingan keluarga,” tegasnya.
Tujuh pejabat yang dilantik mencakup posisi-posisi strategis, yaitu:
1. Kepala Dinas Peternakan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5. Kepala Dinas Perizinan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Menurut Faesal, proses seleksi untuk semua posisi tersebut telah melalui tahapan yang ketat dan transparan. “Untuk posisi Kadis Dikbud khususnya, kami di DPRD memantau prosesnya dengan cermat. Saudara Mulyono memang benar-benar lolos berdasarkan meritokrasi murni,” ungkapnya.
Keputusan Bupati ini, menurut Faesal, justru memperkuat legitimasi para pejabat yang dilantik. “Semua yang dilantik hari ini dapat berdiri tegak tanpa beban prasangka, karena jelas-jelas dipilih murni berdasarkan kompetensi. Tidak ada ruang untuk tuduhan nepotisme dalam proses ini,” paparnya.
Faesal berharap langkah ini menjadi preseden baik bagi penempatan jabatan di masa depan. “Kami berharap ini menjadi budaya baru dalam sistem birokrasi kita, dimana kompetensi dan integritas menjadi satu-satunya pertimbangan, tanpa intervensi faktor kedekatan keluarga,” imbuhnya.
Momentum ini, menurut Faesal, juga memperkuat citra positif Pemkab Sumbawa di mata publik. “Masyarakat melihat bukti nyata komitmen pemerintahan yang bersih dan profesional. Ini modal berharga untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Komisi I DPRD Sumbawa menyatakan siap mendukung penuh kebijakan Bupati dalam menjaga netralitas ASN. “Kami akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan prinsip meritokrasi ini konsisten diterapkan di semua level jabatan,” pungkas Faesal.
Keputusan etis Bupati Syarafuddin ini diharapkan dapat menginspirasi kepala daerah lainnya di Indonesia untuk menempatkan integritas di atas pertimbangan kekeluargaan dalam pengisian jabatan publik.
Editor/Pemred: Sahril Imran
