DPRD Sumbawa Perkuat Sinergi dengan KLHK RI untuk Solusi Tuntas Konflik Tenurial dan Penguatan Hutan Adat

Jakarta, Nuansantb.id – Dalam upaya serius mencari solusi holistik bagi persoalan kehutanan di daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Rombongan teras legislatif Sumbawa ini diterima langsung oleh Direktur PKTHA KLHK RI, Julmansyah, S.Hut., M.A.P., dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif. Hadir dalam kunjungan ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., MM.Inov, didampingi Wakil Ketua I, HM Berlian Rayes, S.Ag., MM.Inov, Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, SE., MM.Inov, serta Anggota DPRD, Adizul Syahabuddin, SP., M.Si.

Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian tinggi lembaganya terhadap dinamika dan tantangan pengelolaan hutan di Sumbawa.

“Kami hadir ke Jakarta dengan misi yang jelas, yaitu memperkuat koordinasi langsung dengan pusat. Tujuan kami adalah mencari formula dan solusi terbaik atas berbagai persoalan kehutanan yang ada, khususnya yang menyangkut konflik tenurial dan pengakuan serta pengelolaan hutan adat,” ujar Nanang.

Nanang menambahkan, DPRD Sumbawa berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mendukung segala upaya penyelesaian yang berkeadilan bagi masyarakat setempat, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Fokus pada Penyelesaian Konflik Tenurial dan Akselerasi Hutan Adat

Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, HM Berlian Rayes, menyoroti kompleksitas permasalahan tenurial yang sering kali melibatkan masyarakat lokal. Menurutnya, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat mutlak diperlukan.

“Konflik tenurial bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan kemanusiaan. Kami berharap melalui sinergi yang lebih kuat dengan Direktorat PKTHA, dapat ditemukan langkah-langkah percepatan penyelesaian yang memihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat,” jelas Berlian Rayes.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa yang membidangi persoalan kehutanan, Muhammad Takdir, memaparkan beberapa titik persoalan konkret yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan dari tingkat pusat.

“Komisi IV yang saya pimpin telah banyak mendengar dan menampung aspirasi dari lapangan. Mulai dari sengketa batas kawasan, tumpang tindih perizinan, hingga kebutuhan percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Ini semua perlu kita dudukkan bersama untuk dicarikan jalan keluar yang aplikatif di lapangan,” papar Muhammad Takdir.

Menyambut baik inisiatif DPRD Sumbawa, Direktur PKTHA KLHK RI, Julmansyah, S.Hut., M.A.P., mengapresiasi langkah pro-aktif yang dilakukan oleh para wakil rakyat Sumbawa tersebut. Ia menegaskan bahwa Kementerian LHK terbuka untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, dalam menangani persoalan kehutanan.

“Kedatangan Ketua dan Anggota DPRD Sumbawa ini sangat berarti. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dari daerah. Direktorat PKTHA siap mendukung dan berkolaborasi untuk menyelesaikan konflik tenurial dan mendorong pengelolaan hutan adat di Sumbawa,” tutur Julmansyah.

Julmansyah menjelaskan bahwa beberapa program dan kebijakan, seperti Perhutanan Sosial dan pengakuan Hutan Adat, merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berjanji akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk potensi kunjungan balik ke lokasi untuk assessment yang lebih mendalam.

Anggota DPRD Sumbawa, Adizul Syahabuddin, yang juga aktif menangani isu-isu agraria, menekankan pentingnya pendekatan ekologis dan kultural dalam setiap penyelesaian.

“Kami ingin memastikan bahwa solusi yang dihadirkan tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan ekosistem dan menghormati kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Sinergi ini kami harap bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan lingkungan,” pungkas Adizul.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan komitmen bersama untuk membentuk mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara DPRD Kabupaten Sumbawa dan Direktorat PKTHA KLHK RI. Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik terang bagi penyelesaian berbagai persoalan kehutanan di Sumbawa, mewujudkan pengelolaan hutan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang.

Editor: Nuansantb