Sumbawa Perjuangkan Kuota BSPS 2026, Bupati dan Wabup Ansori Rakor di Jakarta

Jakarta, Nuansantb.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara aktif memperjuangkan alokasi bantuan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam Program Presiden 2026. Komitmen ini dibuktikan dengan kehadiran Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam Rapat Koordinasi Program Presiden Tahun 2026 di Jakarta, 13 Januari 2026.

Rakor strategis yang digelar di Kantor Kementerian Hukum RI itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) RI serta para kepala daerah. Dari NTB, hadir pula Bupati Sumbawa Barat dan Wakil Bupati Dompu.

Salah satu fokus utama rapat adalah pembahasan alokasi kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Program ini menjadi tulang punggung perbaikan kualitas hunian bagi keluarga kurang mampu.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam keterangannya kepada Nuansantb, menegaskan kesiapan daerah dalam menyambut program tersebut. “Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen nyata. Kami tidak hanya memperjuangkan kuota, tetapi lebih penting memastikan implementasi yang tepat sasaran di lapangan,” ujarnya.

Wabup Ansori menjelaskan bahwa prinsip gotong royong yang ditekankan pemerintah pusat sangat selaras dengan karakter masyarakat Sumbawa. “BSPS bukan sekadar bantuan material, tapi stimulan untuk membangkitkan partisipasi warga. Di Sumbawa, semangat ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ masih sangat kuat. Ini aset besar untuk kesuksesan program,” paparnya.

Namun, ia menekankan bahwa gotong royong harus didukung dengan data yang akurat. “Tantangan kami adalah memastikan basis data penerima manfaat (BDT) benar-benar valid dan diperbarui. Kami telah menginstruksikan jajaran di daerah untuk memperkuat verifikasi, agar bantuan benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan, bukan karena kedekatan atau kepentingan,” tegas Haji Ansori.

Selain BSPS, rapat juga membahas solusi penyediaan hunian di perkotaan. Mengakui tingginya harga lahan sebagai kendala, pemerintah pusat mendorong pengembangan rumah susun (rusun) bersubsidi sebagai alternatif berkelanjutan. Wakil Bupati Ansori menyambut baik arahan ini. “Untuk kawasan seperti Kota Sumbawa Besar yang berkembang pesat, rusun bisa menjadi jawaban logis. Kami akan kaji lokasi-lokasi potensial dan sosialisasikan skema ini kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan dalam rakor. “Kehadiran payung hukum yang lebih kuat sangat kami nantikan. Ini akan memberi kepastian, mempermudah skema pembiayaan, dan mempercepat proses administrasi pertanahan yang sering kali kompleks,” imbuhnya.

Wabup Ansori berharap, sinergi yang dibangun dalam rakor ini dapat segera direalisasikan dalam bentuk alokasi kuota yang proporsional. “Kami optimistis. Dengan data yang kuat, semangat gotong royong masyarakat, dan sinergi erat dengan kementerian/lembaga, target peningkatan kualitas ratusan ribu rumah di Indonesia, termasuk di Sumbawa, dapat tercapai. Hunian layak adalah dasar untuk membangun keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera,” tutupnya.

Kementerian PUPR RI dalam rapat menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan daerah. Dengan langkah strategis dan komitmen dari pemimpin daerah seperti yang ditunjukkan Sumbawa, penyediaan hunian layak dan terjangkau diharapkan semakin terwujud.

Editor: Nuansantb