Lahan untuk Sekolah Rakyat di Sumbawa Sudah ‘Clean’, Pembangunan Tunggu Lelang Pusat

SUMBAWA, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan tidak ada lagi kendala status lahan untuk calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat definitif. Lahan seluas 26 hektare di depan area Pertamina Badas telah bersih dari status yang menghambat.

“Kendala utama sebelumnya adalah status lahan yang masuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KL2B). Itu sudah kita sesuaikan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru, sehingga kini tidak lagi menjadi persoalan,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbawa, Dr. Deddy Heriwibowo, Selasa (20/1/2026).

Deddy mengatakan, perubahan status lahan sengaja dilakukan agar program strategis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan di Sumbawa. Dari total area tersebut, hanya dibutuhkan sekitar 10 hektare untuk pembangunan sekolah.

“Setelah status lahan clear, langkah berikutnya adalah mengusulkannya kembali ke pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut. Harapannya, usulan ini segera bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan fisik,” ujarnya.

Meski lahannya sudah siap, waktu pastinya pembangunan belum dapat ditetapkan. Deddy menyebut, pembangunan Sekolah Rakyat di Sumbawa kemungkinan masuk dalam tahap ketiga program nasional.

“Waktunya belum bisa dipastikan, apakah tahun 2026 atau 2027. Ini sangat bergantung pada kecepatan proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Deddy memaparkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu.

“Program ini menjadi jembatan bagi siswa dengan keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan inklusif. Fokusnya adalah memberikan layanan terjangkau dan berkualitas,” timpalnya.

Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Sumbawa yang unggul. Keberadaan sekolah ini diharapkan tidak membebani ekonomi keluarga, terutama yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 atau kemiskinan ekstrem.

“Ini adalah ikhtiar kami agar anak-anak Sumbawa mendapatkan pendidikan yang merata dan berkualitas, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik,” tukas Deddy Heriwibowo.

Dengan status lahan yang telah tuntas, Pemkab Sumbawa kini menunggu kepastian jadwal dan proses lelang dari pemerintah pusat untuk segera mewujudkan Sekolah Rakyat tersebut.

Editor: Nuansantb