Imigrasi Sumbawa Raih WBK, Satu-Satunya di NTB: Ini Tiga Fokus Utama 2026

Sumbawa, Nuansantb.id – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mencatatkan prestasi membanggakan. Lembaga yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang negara di wilayah Sumbawa ini menjadi satu-satunya kantor imigrasi di Nusa Tenggara Barat yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Predikat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (TikKim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar, Abdul Haris, saat memaparkan program kerja tahun 2026 di hadapan sejumlah wartawan, Rabu (15/04/2026).

Menurut Abdul Haris, capaian WBK bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi motivasi fundamental bagi seluruh jajaran Imigrasi Sumbawa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah kerjanya.

“Predikat ini memacu kami bekerja lebih baik lagi. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Haris dengan tegas di hadapan awak media.

Tiga Fokus Utama Sepanjang 2026

Abdul Haris menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar memiliki tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya tahun ini. Pertama, transformasi layanan publik yang cepat, mudah, dan ramah hak asasi manusia. Kedua, ketegasan penegakan hukum secara terukur dan profesional. Ketiga, penguatan sinergitas kelembagaan melalui komunikasi aktif dengan mitra kerja, media, dan masyarakat.

“Kami berkomitmen menghadirkan inovasi layanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Itu bagian dari transformasi yang kami usung,” tegasnya.

Kendala Luas Wilayah vs Keterbatasan Personel

Meski mengantongi predikat WBK, Abdul Haris mengakui bahwa tugas pengawasan keimigrasian masih menghadapi tantangan berat. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mencakup dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas area yang sangat ekstensif.

Namun di sisi lain, jumlah personel—khususnya pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian—masih sangat terbatas. Kondisi ini memaksa setiap petugas bekerja ekstra maksimal.

“Wilayah kerja kami tidak hanya di Sumbawa, tetapi juga meliputi Sumbawa Barat. Dengan jumlah personel yang sangat terbatas, baik pejabat maupun anggota di seksi pengawasan dan penindakan, tentu kami harus bekerja lebih maksimal. Tidak ada kata lain selain optimal,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Haris menegaskan pihaknya tidak akan berhenti berupaya. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di dua kabupaten tersebut akan terus ditingkatkan melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi teknologi informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kunci Sukses: Keterbukaan Informasi

Salah satu perhatian besar Imigrasi Sumbawa di tahun 2026 adalah penguatan sinergitas kelembagaan. Abdul Haris menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian. Tanpa dukungan publik dan mitra kerja, pengawasan di wilayah seluas dua kabupaten akan sulit berjalan efektif.

“Kami membangun komunikasi aktif dengan mitra kerja, media, dan masyarakat luas. Salah satunya seperti pertemuan dengan wartawan saat ini. Kolaborasi dengan insan pers sangat membantu kami memperoleh informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi keimigrasian, terutama untuk penindakan pelanggaran,” pungkasnya.

Dengan raihan WBK sebagai fondasi, serta tiga fokus utama yang telah dicanangkan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar optimistis mampu menjalankan peran sebagai garda terdepan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di ujung barat Pulau Sumbawa. Masyarakat pun diharapkan turut aktif memberikan informasi dan memanfaatkan layanan imigrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi.

Editor: Nuansantb