Bupati Sumbawa Tegaskan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tetap Ada, Sumbawa dan Bima Berbagi Peran

SUMBAWA, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menegaskan bahwa Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) tetap berjalan di Kabupaten Sumbawa. Meski sempat diwarnai isu pemindahan lokasi, Bupati Jarot memastikan bahwa Sumbawa tetap menjadi salah satu pusat pengembangan industri peternakan modern terintegrasi tersebut.

Proyek megaproyek senilai Rp1,2 hingga Rp1,7 triliun yang dijalankan oleh BUMN PT Berdikari (di bawah ID FOOD dan Danantara) ini telah diresmikan melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal Februari 2026 lalu di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Namun hingga saat ini, realisasi pembangunan fisiknya masih tertahan.

Kendala utama yang dihadapi adalah persoalan lahan. Kawasan Serading yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan ternyata merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB, bukan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa. “Tanah di Serading milik Provinsi. Dan tanah tersebut kalau diserahkan untuk proyek ini harus ada persetujuan DPR. Untuk ada persetujuan DPR ada mekanisme yang ditempuh, panjang dan berbelit-belit,” jelas Bupati Jarot, Selasa (16/06/2026).

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Direktur Hilirisasi untuk membuka peluang agar Kabupaten Bima juga dapat terlibat, sehingga bisa meng-cover wilayah Dompu dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Itulah kenapa ada penandatanganan kesepakatan (MoU) dengan Bupati Bima, di samping tanah milik Pemkab namun itu terjadi tanpa sepengetahuan Gubernur NTB,” ungkap Bupati.

Menghadapi situasi tersebut, Bupati Sumbawa telah menyurati Direktur Hilirisasi bahwa Kabupaten Sumbawa siap menyiapkan lahan alternatif bila proses pengurusan tanah di Serading menemui jalan buntu. “Tapi keputusan telah diambil, dibagi dua lokasi. Kabupaten Bima mengkaver Dompu dan NTT. Sementara Kabupaten Sumbawa mengkaver KSB (Kabupaten Sumbawa Barat),” beber Bupati Jarot.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, menyatakan bahwa PT Berdikari tetap berkomitmen membangun fasilitas produksi di kedua wilayah.

Pembagian fasilitas ini dilakukan demi efisiensi bisnis dan distribusi. Jika seluruh fasilitas pembibitan dipusatkan di Sumbawa, ongkos kirim bibit ayam (Day Old Chick/DOC) ke pasar di Flores dan NTT akan membengkak.

Dengan adanya fasilitas di Bima, jalur distribusi ke wilayah timur menjadi lebih pendek dan murah. Produksi dari Sumbawa akan difokuskan untuk menyuplai peternak di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, sedangkan fasilitas di Bima disiapkan untuk melayani Bima, Dompu hingga ekspansi ke Flores.

Untuk mengatasi persoalan lahan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tengah mendorong skema kerja sama antara BUMD (seperti PT Gerbang NTB Emas) dan BUMN. Lahan Serading nantinya akan dimasukkan sebagai penyertaan modal pemerintah provinsi kepada BUMD, kemudian BUMD menjalin kerja sama bisnis dengan PT Berdikari.

Bupati Jarot menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan banyak opsi untuk lahan pengganti. “Insya Allah dalam bulan ini tim akan turun kembali meninjau lokasi lainnya selain Serading,” ujarnya. “Yang jelas, Insya Allah Sumbawa tetap dapat namun berbagi dengan Bima dan itu tidak apa-apa untuk pemerataan tenaga kerja dan lainnya,” tegas Bupati.

Pernyataan Bupati Jarot juga diperkuat oleh Anggota DPR RI Dapil Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST, yang juga duduk di Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan. Dalam pernyataannya, JR—sapaan akrab Johan Rosihan—menegaskan bahwa Program Strategis Nasional Hilirisasi Ayam Terintegrasi tetap berada di Kabupaten Sumbawa dan ditambah lagi di Bima. “Program Strategis Nasional Hilirisasi Ayam Terintegrasi Sumbawa dan Bima tetap ada dan bukan hilang di Sumbawa. Isu-isu yang belum jelas sumbernya jangan dibesar-besarkan,” tegasnya.

Dengan pembagian peran ini, proyek strategis nasional di sektor peternakan yang mencakup seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir—mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, budidaya, hingga pengolahan dan pemasaran—tetap akan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat Pulau Sumbawa secara merata.

Editor: Nuansantb