Wabup Ansori Bersama Kepala Staf Kepresidenan Bahas Percepatan Penataan Permukiman Kumuh di Sumbawa

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara langsung memimpin Rapat Koordinasi sekaligus Verifikasi Lapangan Bidang Perumahan dan Permukiman yang berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (28/07/2026).

Kegiatan strategis ini menjadi ajang penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur permukiman yang berkualitas.

Rapat yang berlangsung interaktif tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari tingkat pusat hingga daerah. Hadir di antaranya, Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Fadjar Dwi Wishnuwardhani beserta rombongan, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Salahuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I Hamdan Pare, S.T., M.S.P., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, serta para kepala perangkat daerah terkait dan perwakilan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB.

Wabup Ansori: Membangun Kualitas Hidup, Bukan Sekadar Infrastruktur

Pada kesempatan tersebut, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, kehadiran tim dari Kantor Staf Kepresidenan menjadi energi baru sekaligus penguatan komitmen bagi jajaran Pemkab Sumbawa untuk terus bergerak cepat mengatasi persoalan perumahan dan permukiman.

“Kabupaten Sumbawa adalah wilayah yang sangat luas dengan tantangan geografis dan persebaran penduduk yang belum merata. Kami masih menghadapi kesenjangan pembangunan di sejumlah kawasan. Karenanya, dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat adalah keniscayaan agar pembangunan permukiman dapat berjalan optimal,” ujar Wabup Ansori dengan tegas.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Wabup Ansori menekankan bahwa upaya menata permukiman adalah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih baik, sanitasi yang memadai, dan rumah yang layak huni, maka akan berdampak langsung pada kesehatan, pertumbuhan ekonomi, serta tumbuhnya optimisme masyarakat terhadap masa depan.

“Pembangunan kawasan permukiman bukan sekadar membangun jalan, drainase, atau memperbaiki rumah. Yang sedang kita bangun sesungguhnya adalah kualitas hidup masyarakat. Ketika lingkungan menjadi lebih baik, sanitasi meningkat, dan rumah menjadi layak huni, maka kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta optimisme terhadap masa depan juga akan ikut tumbuh,” tegasnya penuh makna.

Wabup Ansori juga menyoroti keterkaitan erat antara penanganan kawasan kumuh dengan upaya percepatan penurunan stunting. Kondisi permukiman yang tidak sehat berkontribusi signifikan terhadap masalah gizi dan kesehatan anak. Untuk itu, Pemkab Sumbawa berkomitmen penuh mendukung program nasional, salah satunya melalui peningkatan kualitas permukiman di kawasan prioritas Pantai Jempol.

“Penanganan kawasan kumuh bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga soal masa depan generasi kita. Sanitasi buruk dan lingkungan kumuh adalah salah satu akar masalah stunting. Karena itu, kami sangat serius menjadikan kawasan Pantai Jempol sebagai prioritas penataan,” jelasnya.

Ia berharap hasil verifikasi lapangan yang dilakukan bersama tim Kantor Staf Kepresidenan dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai dasar penyempurnaan program ke depan. Dengan demikian, kolaborasi yang telah terbangun benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Staf Kepresidenan RI: Pastikan Program Tepat Sasaran

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI, Fadjar Dwi Wishnuwardhani, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden, khususnya Asta Cita ke-6 yang menitikberatkan pembangunan dari desa dan kawasan pinggiran. Kehadiran tim Kantor Staf Kepresidenan tidak sekadar seremonial, melainkan untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta memastikan koordinasi vertikal berjalan secara efektif.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan program penataan kawasan permukiman di daerah. Hasil evaluasi dan masukan dari lapangan akan menjadi bahan perbaikan agar program-program pemerintah semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fadjar.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Dengan pendekatan langsung ke lapangan, berbagai kendala teknis dan nonteknis dapat diidentifikasi sejak dini sehingga solusi dapat segera dirumuskan.

Tantangan Pembiayaan Perumahan bagi Sektor Informal

Menambah perspektif dalam diskusi, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Salahuddin, mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi di Kabupaten Sumbawa. Masih banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor informal menyebabkan keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.

“Pemerintah terus berupaya menghadirkan berbagai skema dukungan agar masyarakat, termasuk dari sektor informal, dapat memiliki rumah yang memenuhi standar layak huni. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kolaborasi dengan pemda adalah kunci,” ungkap Salahuddin.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Hamdan Pare, S.T., M.S.P., turut menekankan pentingnya proses evaluasi yang menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, akuntabilitas dan ketepatan sasaran adalah dua hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap program pembangunan perumahan.

“Kami berharap seluruh proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Ini penting agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi rakyat,” tegas Hamdan.

Tinjauan Langsung ke Lokasi Prioritas

Usai sesi rapat koordinasi dan pemaparan program, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa didampingi tim dari Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta jajaran terkait. Rombongan meninjau sejumlah titik strategis, yaitu Istana Dalam Loka, Taman Lembi, dan kawasan Pantai Jempol.

Peninjauan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting kawasan serta berbagai upaya penataan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses verifikasi lapangan guna memastikan program peningkatan kualitas permukiman dan penataan kawasan dapat berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama pemerintah pusat optimistis dapat mewujudkan kawasan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan demi masa depan Sumbawa yang lebih baik.

Editor: Nuansantb