Pemkab Sumbawa MoU Dua Kesepakatan bersama Jamkrindo dan STKIP, Perkuat UMKM & SDM

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menandatangani MoU dua kesepakatan bersama dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)/Jamkrindo dan STKIP Paracendekia NW Sumbawa untuk memperkuat pemberdayaan UMKM serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Sumbawa Job Fair yang dibuka Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Rabu (28/10/2026).

Menurut Bupati, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor usaha dan peningkatan kualitas SDM. “Pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diikuti dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas SDM, dan semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi,” kata Jarot.

Kesepakatan bersama dengan Jamkrindo berfokus pada jasa penjaminan untuk pemberdayaan pelaku UMKM lokal dalam pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kerja sama ini diharapkan memperkuat kapasitas UMKM, memperluas akses terhadap layanan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan sesuai ketentuan, serta meningkatkan kemampuan pelaku usaha lokal memanfaatkan peluang ekonomi, termasuk dalam pengadaan pemerintah.

Sementara itu, kesepakatan bersama dengan STKIP Paracendekia NW Sumbawa diarahkan pada sinergi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kontribusi perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, inovasi pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kompetensi generasi muda agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.

Bupati H. Jarot meminta perangkat daerah terkait dan seluruh mitra kerja sama menindaklanjuti kesepakatan secara konkret, mulai dari pendampingan UMKM potensial, penguatan akses pembiayaan dan penjaminan, hingga pengembangan program peningkatan kompetensi tenaga kerja serta evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama.

Ia menegaskan, keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari terlaksananya penandatanganan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti berkembangnya usaha lokal, meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dan terbukanya kesempatan kerja baru. (SI)

Editor: Nuansantb