Wabup Ansori Rakor di Jakarta, Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional Melalui Perluasan Akses Keuangan Daerah

Jakarta, Nuansantb.id– Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional diwujudkan dengan kehadiran Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025.

Rakor yang mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” ini digelar di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Acara yang dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah se-Indonesia ini secara resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sela-sela kegiatan, Wabup Ansori menegaskan dukungan penuh Sumbawa terhadap arah kebijakan nasional ini. “Kehadiran kami merupakan bentuk nyata dukungan untuk upaya nasional memperkuat ketahanan ekonomi melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata. Inklusi keuangan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, petani, dan nelayan di daerah,” tegasnya.

Tantangan dan Capaian Nasional

Rakor ini menggarisbawahi bahwa inklusi keuangan kini menjadi indikator utama stabilitas ekonomi makro. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mengungkap capaian positif: tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%. Namun, tantangan masih ada, karena tingkat literasi keuangan baru sebesar 66,64%. Kesenjangan ini menjadi fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program nasional telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah menjangkau 87,75% atau 58,32 juta pelajar, dengan target 98% pada 2027. Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) telah menyalurkan total Rp50,42 triliun kepada 1,8 juta debitur.

“Capaian ini adalah hasil nyata sinergi kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Inklusi keuangan yang kuat berarti fondasi ekonomi masyarakat semakin kokoh,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar.

Komitmen Sumbawa: Dari Kebijakan ke Aksi Nyata

Menanggapi hal tersebut, Wabup Ansori menyampaikan langkah konkret Pemkab Sumbawa. Melalui TPAKD daerah, sinergi dengan perbankan, BPR, dan lembaga keuangan mikro terus diperkuat. Fokusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan membuka akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

“Komitmen kami adalah memperkuat program inklusi keuangan, tidak hanya akses, tetapi juga edukasi. Literasi keuangan bagi pelaku usaha kecil sangat krusial agar mereka mampu ‘naik kelas’ dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian. Ini sejalan dengan semangat pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045,” papar Ansori.

Rakor TPAKD 2025 menjadi momentum strategis untuk mempercepat terwujudnya sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektor, inklusi keuangan diharapkan menjadi penggerak utama ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pencapaian Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045.

Editor/Pemred: Sahril Imran