
Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, menandai komitmen kuat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Acara yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (11/12/2025), menyatukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang lebih terintegrasi dan efektif.
Dalam arahannya, Wabup Ansori menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya program administratif, melainkan salah satu dari 12 program unggulan yang menjadi prioritas pemerintahan.
“Kemiskinan di Sumbawa adalah persoalan multidimensi, terkait erat dengan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi rumah layak huni. Karena sifatnya yang kompleks, penanganannya harus lintas sektor dan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi secara mandiri,” tegasnya Wabup.
Hadir dalam pertemuan strategis tersebut Kepala Bappeda Sumbawa Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mantan Wakil Gubernur NTB periode 2008-2013 Ir. H. Badrul Munir, M.M., perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta jajaran BUMN dan BUMD. Kehadiran mereka menekankan pendekatan kolaboratif yang diusung Pemerintah Daerah.
Wabup Ansori mengungkapkan paradoks yang menjadi perhatian utama. “Sumbawa adalah daerah yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Secara logis, kasus kemiskinan seharusnya tidak boleh terjadi dan harus kita berantas hingga ke akarnya,” ujarnya. Untuk memecahkan paradoks ini, ia menunjuk satu faktor kritis: validitas data.
“Pendataan yang akurat adalah fondasi utama. Data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah harus valid. Jika tidak, bantuan sosial yang diberikan justru berpotensi memelihara kemiskinan, bukan memberantasnya,” papar Ansori dengan serius. Ia menekankan bahwa proses pendataan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari tingkat desa hingga instansi vertikal, untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau justru masuk tidak pada tempatnya.
Lebih jauh, Wabup Ansori menekankan bahwa data bukanlah sesuatu yang statis. “Data yang ada harus terus diperbarui dan diverifikasi secara berkala. Hanya dengan cara itu, setiap bantuan dan program intervensi yang digulirkan pemerintah dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien,” jelasnya.
Pada bagian penutup, Wabup Ansori menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin tidak hanya seremonial. Sinergi konkret antara Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD diharapkan mampu menghasilkan terobosan program yang langsung menyentuh akar permasalahan. “Target penurunan kemiskinan harus kita capai bersama. Ini adalah jalan kita mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pendataan terpadu dan menyelaraskan seluruh program penanggulangan kemiskinan, mengoptimalkan potensi sumber daya alam Sumbawa untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar