Pemkab Sumbawa Gandeng Sinarmas Perluas Program Vokasi dan Beasiswa, Wabup: “Kita Kolaborasi Seluasnya”

Jakarta, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa secara aktif menggalang kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Komitmen ini diwujudkan melalui silaturahmi dengan PT Sinarmas, khususnya melalui Eka Tjipta Foundation, di Jakarta, Rabu (14/01/2026).

Pertemuan yang dihadiri unsur eksekutif dan legislatif Sumbawa ini bertujuan memperkuat dan memperluas skema kerja sama yang telah berjalan, khususnya di bidang pendidikan vokasi dan pemberdayaan masyarakat.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam paparannya menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan. “Bantuan pembangunan asrama putri SMKN 1 Alas adalah bukti nyata dampak positif sinergi ini. Asrama itu bukan sekadar bangunan, tapi rumah kedua yang menjamin keselamatan dan keberlanjutan belajar anak-anak dari daerah terpencil. Untuk 2026, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk perluasan program,” ujar Wabup Ansori.

Ia menjelaskan, fokus Pemkab Sumbawa adalah menciptakan link and match antara lulusan SMK dengan dunia industri. “Kami ingin kerja sama dengan Sinarmas tidak berhenti di infrastruktur. Kami ajak untuk terlibat lebih dalam dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi kompetensi, magang industri, hingga penyerapan lulusan. Revitalisasi SMK harus utuh, dari hardware sampai soft skill,” papar Haji Ansori.

Harapan tersebut disambut positif oleh perwakilan Sinarmas, yang hadir untuk mendengar langsung kebutuhan dan potensi daerah. Rencananya, kolaborasi akan diperluas ke sejumlah program unggulan yayasan, termasuk beasiswa multitingkat, penguatan pendidikan dasar, pemberdayaan UMKM, serta program sosial.

Dukungan penuh terhadap sinergi ini juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, HM Berlian Rayes, S.Ag., MM. Inov., “Sinergi pemerintah dan swasta adalah kunci pemerataan pembangunan. Program CSR perusahaan besar seperti Sinarmas memiliki skala dan keberlanjutan yang bisa menjangkau desa-desa tertinggal, di mana akses anggaran daerah saja belum cukup. DPRD akan mendorong dan mengawal setiap MoU yang dihasilkan agar implementasinya transparan dan tepat sasaran,” tegas Berlian Rayes.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH., menambahkan dimensi hukum dan pemberdayaan ekonomi. “Kolaborasi ini harus memiliki payung hukum yang jelas, seperti Peraturan Bupati atau nota kesepahaman, untuk menjamin kepastian dan keberlanjutan. Selain itu, kami mendorong agar program pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas. Pelatihan dan akses pasar bagi produk lokal Sumbawa akan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi dari akar rumput,” jelas Zulfikar Demitry.

Pertemuan yang juga dihadiri Kepala SMKN 1 Alas ini menghasilkan kesepahaman untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) kerja sama jangka menengah. Langkah konkret yang akan segera dirumuskan meliputi identifikasi SMK prioritas untuk revitalisasi, kuota beasiswa khusus untuk siswa Sumbawa, serta skema pendampingan UMKM berbasis potensi lokal.

Melalui pendekatan tiga pilar—eksekutif, legislatif, dan dunia usaha—Pemkab Sumbawa optimistis dapat menciptakan transformasi pendidikan dan ekonomi yang inklusif. Kemitraan ini diharapkan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda Sumbawa untuk bersaing di tingkat nasional maupun global.

Editor: Nuansantb