SEKDA SUMBAWA: BIMTEK SIPD KUNCI OPTIMALISASI ANGGARAN DAN PERTAHANKAN OPINI WTP

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan yang berlangsung di Hotel La Grande Sumbawa Besar, Jumat (26/06/2026) ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev, perwakilan Lembaga Sinergi Lentera Indonesia, para narasumber dari berbagai lembaga, serta para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara SKPD se-Kabupaten Sumbawa.

SIPD Permudah Kerja Bendahara dari Perencanaan hingga Pelaporan

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa Bimtek ini bertujuan memastikan seluruh bendahara memahami pola penganggaran berbasis sistem terintegrasi.

“Kita hari ini mengumpulkan semua bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk bimtek optimalisasikan penggunaan SIPD sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Sehingga kita memastikan semua bendahara di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kecamatan itu bisa memahami pola penganggaran dengan menggunakan sistem,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumbawa ini menjelaskan bahwa SIPD dirancang untuk memudahkan kerja-kerja para bendahara mulai dari proses perencanaan hingga pelaporan. Untuk menjamin pemahaman yang komprehensif terhadap materi dan regulasi, Pemkab Sumbawa menghadirkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

“Ini memudahkan kerja-kerja para bendahara untuk mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pelaporan. Dan ini mendatangkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Keuangan Daerah untuk kita pastikan bahwa informasi materi termasuk juga referensi regulasi itu dipahami oleh para bendahara terhadap apa yang mereka lakukan sebagai tugasnya,” tegasnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang solid antara pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dengan bendahara. Menurutnya, penguatan fungsi bendahara merupakan hal krusial untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

WTP yang Telah Diraih Harus Dipertahankan

Mengingat Kabupaten Sumbawa telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekda meminta agar kompetensi bendahara terus ditingkatkan. Hal ini penting untuk mempertahankan bahkan meningkatkan predikat tersebut di masa mendatang.

“Penguatan fungsi bendahara sangat krusial untuk menjaga tata kelola keuangan daerah. Sumbawa telah meraih opini WTP dari BPK. Karena itu, kompetensi bendahara harus terus ditingkatkan agar predikat tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.

Kompetensi Bendahara Jadi Kunci Utama

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev, menyampaikan bahwa output utama Bimtek ini adalah memperkuat kompetensi para bendahara. Menurutnya, pemahaman teknis SIPD mutlak harus dikuasai oleh bendahara dan bendahara pembantu, karena jika tidak, maka akan berdampak pada buruknya kualitas pelayanan publik.

“Output dari kegiatan kita di pagi hari ini adalah bimtek SIPD bagi sahabat-sahabat kita bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada seluruh SKPD. Ada beberapa hal teknis SIPD ini memang harus bendahara dan bendahara pembantu pahami. Jika tidak, maka dampaknya kualitas pelayanan kita tidak baik,” ujar Kaharuddin.

Selain penguatan kompetensi, Bimtek ini juga membahas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa perpajakan yang harus dituntaskan. Pelaksanaan dan penyelesaian SPT Masa akan dipandu langsung oleh narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa.

“Yang utama intinya bahwa kompetensi mereka itu kita perkuat dan kita mantapkan. Kemudian tujuan lain ada bagian dari itu adalah masalah perpajakan, ada pelaporan SPT Masa yang memang sudah pernah sebelum, ini juga akan ditekan dan harus tuntas juga,” jelasnya.

Pendalaman Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Kaharuddin menambahkan, Bimtek kali ini juga mendalami amanah perundang-undangan terkait kartu kredit pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu materi penting yang akan diperdalam bersama para bendahara.

“Jadi intinya di situ. Nanti akan dipandu juga langsung oleh narasumber kita dari KPP Pratama. Juga ada beberapa amanah perundang-undangan seperti kartu kredit pemerintah daerah di sini juga akan diperdalam oleh sahabat-sahabat kita dari bendahara,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Kaharuddin berharap setelah Bimtek ini, kompetensi bendahara meningkat dan berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.

“Insyaallah dengan bimtek yang dilaksanakan hari ini, outcomenya bendahara kita kompetensinya meningkat, insyaallah kualitas pengelolaan keuangan kita menjadi luar biasa,” tutupnya.

Dengan terselenggaranya Bimtek SIPD ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempertahankan opini WTP yang telah diraih.

Editor: Nuansantb