Perkuat Kolaborasi, Bupati Sumbawa: “Jangan Tunggu Bencana, Desa Garda Terdepan Mitigasi!”

Sumbawa, Nuansantb.id – Bencana bukan lagi sekadar materi pelajaran di sekolah, melainkan peristiwa nyata yang kerap hadir di tengah masyarakat. Di tengah ancaman itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana harus dimulai dari level paling bawah: desa.

Pernyataan tegas itu disampaikannya saat membuka Workshop Pertemuan Koordinasi Multi Pihak Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa dengan tema “Penguatan Kolaborasi Ketangguhan Desa dalam Mendukung Implementasi Sumbawa Hijau Lestari” di Aula H. Madilaoe ADT, Kamis (06/08/2026). Kegiatan yang dihadiri 73 peserta dari unsur pemerintah daerah, desa, akademisi, dan pemangku kepentingan ini menjadi wujud nyata komitmen membangun sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

Budaya Mitigasi, Bukan Sekadar Teori

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Haji Jarot itu mengingatkan bahwa tanggung jawab menghadapi bencana bukan hanya milik pemerintah atau relawan, melainkan seluruh masyarakat. Ia mendorong terciptanya budaya mitigasi sebagai bagian dari keseharian.

“Jangan menunggu bencana terjadi baru kita bergerak. Ketika melihat potensi bahaya, segera lakukan tindakan. Itulah budaya mitigasi yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa untuk menggelar gotong royong pembersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan dini. Instruksi ini sejalan dengan target sebelumnya agar di setiap desa, bahkan hingga tingkat RT, terdapat minimal satu orang yang memahami penanganan awal darurat bencana.

Sumbawa Hijau Lestari: Lebih dari Sekadar Menanam Pohon

Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki bentang alam yang kaya sekaligus menyimpan potensi berbagai bencana. Karena itu, Pemkab terus menguatkan implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan keselamatan masyarakat.

Menurutnya, program ini bukan sekadar gerakan menanam pohon, melainkan gerakan membangun kesadaran bersama:

· Menanam pohon berarti menjaga sumber mata air.

· Melindungi hutan berarti mengurangi ancaman longsor.

· Mengelola sampah berarti menekan risiko banjir.

· Menjaga mangrove berarti melindungi kawasan pesisir dari abrasi.

Hingga saat ini, Pemkab Sumbawa telah menanam lebih dari 35 ribu pohon dan mendistribusikan 264.645 bibit ke 24 kecamatan. Bahkan, satu juta bibit pohon tambahan telah disiapkan untuk mendukung program penghijauan.

Kolaborasi dan Pengawasan

Pemerintah daerah juga terus memperkuat pengawasan terhadap praktik pembalakan liar melalui pembentukan Satgas Hutan serta melakukan rehabilitasi lahan kritis yang mencapai lebih dari 300 ribu hektar. Program ini bukan semata agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan daerah yang menyatukan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta FPRB untuk terus memperkuat kolaborasi.

“Saya percaya, dengan kolaborasi yang semakin kuat, Sumbawa akan menjadi daerah yang semakin tangguh menghadapi bencana, lingkungannya semakin lestari, dan masyarakatnya semakin sejahtera menuju terwujudnya Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tutup Bupati.

Editor: Nuansantb