Aksi AMPK di Empang Berujung Penyegelan Kantor PDAM: “Kami Minta Air Mengalir, Bukan Tarif Naik!”

SUMBAWA, Nuansantb.id — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggeruduk Kantor PDAM Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Selasa (15/9/2026). Aksi yang sempat memanas dan nyaris bentrok dengan aparat keamanan itu berakhir dengan penyegelan kantor sebagai bentuk protes keras terhadap kenaikan tarif air yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Massa yang tergabung dari perwakilan Desa Jotang, Jotang Beru, Empang, dan sekitarnya ini merupakan pelanggan PDAM yang telah lama menahan kecewa. Mereka menilai kinerja dan pelayanan Perumdam Batulanteh—nama resmi PDAM Sumbawa—jauh dari harapan, terutama dari sisi kuantitas dan kualitas air. Di beberapa wilayah, air bahkan tidak mengalir sama sekali.

“Kami sudah bayar setiap bulan, tapi airnya sering mati. Kalau pun mengalir, kualitasnya keruh. Sekarang malah terifnya dinaikkan, yang bulan lalu bayar 50 ribu melonjak menjadi ratusan ribu. Ini kan tidak masuk akal,” tegas Bambang Hermansyah, perwakilan massa AMPK.

Tuntutan Massa

Dalam aksinya, AMPK menyuarakan dua tuntutan utama. Pertama, menuntut perbaikan jaringan PDAM agar masyarakat mendapatkan air yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedua, menuntut penurunan tarif pembayaran air PDAM agar sesuai dengan kondisi faktual yang ada sekarang di Kecamatan Empang.

“Kami mendesak pemerintah serius memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Jangan hanya bicara tarif naik dan peningkatan pelayanan sementara pipa-pipa di lapangan masih bocor di mana-mana,” lanjut Bambang.

Persoalan Jaringan Usang

Persoalan jaringan memang menjadi akar masalah. Berdasarkan catatan yang ada, kerusakan intake, sayap, dan pipa di Kecamatan Empang tergolong cukup parah, terutama setelah diterjang banjir. Air tidak dapat tersalurkan ke pelanggan dengan baik karena pipa yang sudah tua sehingga rentan bocor di mana-mana.

Kenyataan ini bertolak belakang dengan kebijakan penyesuaian tarif yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 697 Tahun 2026 tentang Tarif Dasar Air Minum Perumdam Batulanteh, yang ditetapkan pada 9 Juni 2026 dan mulai berlaku 1 Agustus 2026. Dalam keputusan tersebut, tarif rumah tangga kategori dua berada pada kisaran Rp3.800 per meter kubik, naik dari sebelumnya Rp2.900 per meter kubik.

Pemerintah Siapkan Anggaran

Di sisi lain, pemerintah daerah tampaknya tidak tinggal diam. Perubahan APBD 2026 telah mengalokasikan anggaran melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar, termasuk akses air bersih. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyatakan bahwa prioritas perubahan anggaran mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta konektivitas wilayah.

Namun, massa menilai janji perbaikan itu belum terlihat di lapangan. “Setiap tahun kami dengar janji perbaikan. Tapi sampai hari ini, air tetap tidak mengalir dengan baik. Kami butuh bukti, bukan kata-kata,” tegas Bambang.

Tarif Tak Berubah 16 Tahun

Penyesuaian tarif ini sendiri merupakan kebijakan yang sudah lama tertunda. Tarif PDAM Sumbawa diketahui tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 16 tahun yang lalu, dengan harga jual air berada di bawah harga produksi. Pemerintah daerah bahkan harus mensubsidi hingga Rp1 miliar per tahun untuk menutupi selisih operasional.

Direktur Perumdam Batulanteh, Abdul Hakim, dalam keterangan sebelumnya menyebut bahwa perbaikan jaringan tidak bisa dilakukan secara instan karena banyak infrastruktur yang sudah usang dan membutuhkan penanganan bertahap.

Hingga berita ini diturunkan, kantor PDAM Kecamatan Empang masih dalam kondisi disegel oleh massa aksi. Belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM maupun pemerintah daerah terkait penyegelan tersebut. Massa berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada kepastian perbaikan nyata di lapangan.

Editor: Nuansantb