Hakim Lepas Aktivis Badai NTB, Koalisi BERANI: Putusan Hargai Kepentingan Umum

Sumbawa, Nuansantb.id — Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan putusan lepas terhadap Uswatun Hasanah alias Badai NTB dalam perkara pidana nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 15.00 WITA. Majelis hakim menyatakan Badai terbukti melakukan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi, tetapi menilai terdapat dasar peniadaan pidana karena kepentingan umum.

Putusan setebal 111 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. sebagai Hakim Ketua, serta Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H. sebagai hakim anggota.

Dalam amar putusan, majelis mengadili dan menyatakan Terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis dengan sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Namun, majelis menyatakan terdapat dasar peniadaan pidana, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta menetapkan barang bukti berupa HP dan akun Facebook @Badai NTB dikembalikan kepada terdakwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai tindakan Badai NTB sebagai aktivis perempuan yang memperjuangkan pembongkaran bandar narkoba merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kebebasan berekspresi dan penyampaian kritik yang dilindungi konstitusi dan undang-undang. Majelis juga menyoroti aktivisme Badai yang dilakukan melalui upaya formal, publikasi di media sosial, diskusi langsung dengan masyarakat, hingga penulisan buku terkait gerakannya.

Meski majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa secara yuridis perbuatan Badai memenuhi unsur Pasal 433 ayat (2) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023 KUHP, yakni pencemaran nama baik secara tertulis melalui sarana teknologi informasi terhadap Pelapor Hilda Komala Dewi, anggota DPRD Kabupaten Bima, majelis menilai terdapat alasan pembenar demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (3) KUHP. Pertimbangannya, Pelapor dan Badai sebelumnya tidak saling kenal dan tidak memiliki masalah, serta Badai tidak mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi, melainkan semata mengedukasi dan mengimbau masyarakat agar melapor kepada aparat terkait peredaran narkoba.

Perwakilan Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI), Yan Mangandar Putra, mengapresiasi putusan tiga hakim muda tersebut. Menurutnya, putusan itu menghargai aktivisme perempuan dan menegaskan bahwa kritik serta kontrol sosial terhadap peredaran narkotika merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Kami mengapresiasi Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya mengakui dan menghargai tindakan Badai NTB sebagai aktivis perempuan yang memperjuangkan pembongkaran bandar narkoba. Ini adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi,” ujar Yan Mangandar Putra dalam keterangan tertulis yang diterima Nuansantb.id, Kamis (12/11/2026).

Yan menilai putusan majelis telah sesuai dengan Pasal 244 ayat (5) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pedoman Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas, Lepas, dan Banding, serta Upaya Hukum Banding dan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal. Meski demikian, ia berharap Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding terhadap putusan lepas tersebut.

“Kami berharap Jaksa mempertimbangkan untuk tidak melakukan upaya hukum. Perjuangan Badai adalah kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa. Ini justru mendukung tugas aparat penegak hukum, termasuk Jaksa,” katanya.

Koalisi BERANI juga meminta Kapolri dan Kapolda NTB menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Badai NTB, terutama yang dilaporkan oleh tiga orang petinggi Polri di NTB berpangkat Kompol. Menurut Koalisi, laporan tersebut tidak lebih dari upaya pembungkaman atas hak konstitusi karena yang diperjuangkan Badai adalah kepentingan umum dan keresahan masyarakat banyak.

Koalisi menilai sikap Kejaksaan Negeri Bima yang dinilai konsisten menuntut berat para pelaku narkotika, termasuk oknum polisi yang terlibat hingga tuntutan pidana seumur hidup, kontras dengan upaya mengkriminalisasi aktivis anti narkoba. Koalisi juga menyoroti keterangan Pelapor sebagai saksi yang disebut mengaku tidak pernah terlibat dalam sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk di akun media sosialnya.

Putusan ini masih membuka ruang upaya hukum banding bagi Penuntut Umum. Hingga berita ini diturunkan, Nuansantb.id belum menerima keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Bima maupun Hilda Komala Dewi.

Editor: Nuansantb