Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Imron Fatoni, M.M.Inov, Staf Ahli Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) harus menjadi prioritas bersama seluruh elemen masyarakat. Ia menyerukan semua pihak, termasuk kekuatan sosial politik, untuk bersatu mendukung percepatan realisasi ini.
Dalam pernyataannya, kepada NuansaNTB, Kamis (01/05/2025) Imron Fatoni menyatakan bahwa Pulau Sumbawa telah memenuhi syarat administratif dan memiliki potensi besar untuk berdiri sebagai provinsi mandiri.
“Kita punya semua yang dibutuhkan, sumber daya alam, SDM, dan wilayah strategis. Jangan sampai kita tertinggal hanya karena kurang dukungan politik,” tegasnya.
Imron menekankan bahwa isu lokasi ibu kota provinsi jangan sampai memecah belah masyarakat kabupaten kota yang ada di Pulau sumbawa.
“Prioritas utama kita adalah sukseskan PPS sebagai DOB. Masalah ibu kota bisa dibahas kemudian, yang penting pembangunan merata dan Sumbawa maju,” jelasnya.
Imron mengajak seluruh pihak, termasuk Pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, Organisasi masyarakat, Tokoh adat dan agama serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu mendorong percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Ini bukan hanya urusan politik, tapi masa depan generasi kita. Mari jadikan Sumbawa lebih mandiri dan sejahtera dengan menyatukan tekat dan tujuan besar yakni terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa dan jangan biarkan oknum serta pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan kita,” ungkapnya.
Selain itu, Imron juga menyatakan bahwa semangat ‘PPS Tak Boleh Lapuk’! Ia juga menegaskan dukungan masyarakat Sumbawa terhadap PPS harus terus menggema dan diperkuat dengan gerakan disemua level.
“Perjuangan ini sudah 25 tahun berjalan. Momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus kita manfaatkan untuk mendorong pencabutan moratorium,” terangnya.
Sementara terkait perjuangan elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) yang berencana menutup objek vital seperti bandara dan pelabuhan sebagai bentuk tekanan, Imron menyambut positif.
“Selama sesuai aturan, aksi seperti itu wajar sebagai bagian dari perjuangan. Yang penting, kita semua bersatu, dan tidak saling meniadakan,” pungkasnya. (Nuansa)
