Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa, Kamis (24/07/2025).
Kunjungan ini bertujuan memastikan kinerja birokrasi berjalan optimal guna mendukung program pembangunan daerah secara efisien dan tepat sasaran.
Dalam sidak tersebut, Wabup Ansori mengapresiasi semangat pelayanan sebagian besar pegawai Bapenda, namun juga menegur ketidakdisiplinan sejumlah staf dan ketidaktertiban administrasi.
“Semangat melayani masyarakat sudah baik, tapi masih ada personel yang abai terhadap tupoksi. Ini harus dibenahi,” tegas Ansori. Ia menekankan, kedisiplinan adalah fondasi pelayanan publik yang efektif. Kebiasaan lalai dalam bekerja berisiko menimbulkan kebocoran data atau informasi, terutama dalam pendataan dan penagihan pajak.
Ansori meminta seluruh pegawai Bapenda membangun sinergi antara bidang untuk memperkuat sistem perpajakan daerah. “Jam kerja harus sesuai aturan. Jika ada kebiasaan negatif, seperti datang terlambat atau kerja tidak maksimal, ini akan berdampak pada pencapaian target pendapatan,” ujarnya.
Tunggakan Pajak dan Ancaman Kebocoran Rp4,2 Miliar
Kepala Bapenda Sumbawa, Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., mengakui masih adanya tunggakan pajak yang belum tertagih. Namun, ia optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa tercapai jika dilakukan pembenahan menyeluruh.
Sekretaris Bapenda, Aulia Asma, SE, M.Ak., mengungkapkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum adanya sistem digital pencatatan transaksi wajib pajak. Hal ini memicu asumsi potensi kebocoran hingga Rp4,2 miliar.
“Pelaporan masih manual, belum terintegrasi digital. Akibatnya, data tidak langsung terekam di server, sehingga terkesan ada pajak yang belum dibayar,” jelas Aulia. Saat ini, Bapenda sedang mengkaji penerapan sistem digital untuk meminimalisir celah tersebut.
Digitalisasi Solusi Transparansi
Wabup Ansori menyoroti rekomendasi BPK tersebut dan meminta Bapenda segera mempercepat digitalisasi. “Ini langkah penting untuk membangun kemandirian fiskal. Jika sistem digital berjalan, semua transaksi akan tercatat real time dan lebih transparan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya payung hukum untuk mengintegrasikan aplikasi wajib pajak dengan sistem Bapenda. “Dengan digitalisasi, tidak ada lagi ruang untuk manipulasi atau ketidakakuratan data,” tambah Ansori.
Potensi PAD dari Sektor Hunian
Ansori mencontohkan potensi peningkatan PAD dari sektor hunian di Labuhan Jambu yang belum tergarap maksimal. “Jika ada sistem yang baik dan koordinasi kuat antara desa dan kecamatan, pendapatan dari sektor ini bisa lebih optimal,” ujarnya.
Tuntutan Perubahan Menuju Birokrasi Profesional
Melalui sidak ini, Ansori berharap Bapenda meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan transparansi. “Target pembangunan dan kemandirian keuangan daerah harus dicapai dengan kerja keras dan sistem yang akuntabel,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola pendapatan daerah, mengoptimalkan PAD, dan mencegah potensi kebocoran anggaran.
Editor/Pemred: Sahril Imran
