Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan kritik tajam terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025, dengan mempertanyakan efektivitas komunikasi pemerintah dengan pusat setelah dana transfer dipotong Rp113,4 miliar. Kritik utama juga ditujukan pada pemangkasan belanja modal yang dinilai kontraproduktif bagi pembangunan jangka panjang.
Pandangan umum disampaikan Jubir Fraksi, Hj. Jamila S.Pd. SD, dalam Sidang Paripurna DPRD, Kamis (25/09/2025), sebagai respons atas penjelasan Bupati yang disampaikan pada 23 September 2025.
Pertanyaan Kritis atas Penurunan Anggaran dan Lonjakan SILPA
Pandangan fraksi didominasi oleh analisis mendalam terhadap postur anggaran yang memunculkan tanda tanya besar atas kualitas perencanaan fiskal.
Pertama, Pertanyaan atas Penurunan Transfer Pusat: Fraksi mencatat penurunan total pendapatan daerah sebesar 4,54% (Rp111,5 miliar), dengan penyusutan terbesar pada dana transfer pusat sebesar Rp113,4 miliar (-5,21%). Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: “Apakah penurunan ini mencerminkan lemahnya komunikasi dan advokasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat?” tanya Jamila.
Kedua, Kekhawatiran atas Anjloknya Belanja Modal: Sorotan tajam diberikan pada penurunan drastis belanja modal sebesar 31,51%, sementara belanja operasi justru meningkat. Fraksi menilai hal ini berisiko menghambat pembangunan. “Mengapa justru belanja modal yang berdampak langsung pada infrastruktur dipangkas? Ini kontraproduktif terhadap visi jangka panjang,”** tegasnya.
Ketiga, Lonjakan SILPA sebagai Indikator Lemahnya Penyerapan: Fraksi menyoroti lonjakan penerimaan pembiayaan dari Rp5 miliar menjadi Rp93,4 miliar (naik 1.769%) yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya. “Apakah ini mencerminkan rendahnya kualitas perencanaan dan serapan anggaran tahun lalu?” ujar Fraksi. Mereka menekankan bahwa SILPA harus untuk program produktif, bukan sekadar tambalan defisit.
Di samping kritik terhadap angka anggaran, fraksi juga menyoroti isu yang berdampak langsung pada masyarakat.
Peringatan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan, Fraksi PDIP mendorong evaluasi total program MBG. “Jika tidak diatasi, ini bisa menimbulkan trauma dan menggagalkan tujuan mulia program,” ujar Jamila.
Desakan untuk PAD yang Optimal: Meski PAD naik 4,06%, kenaikan Rp9,4 miliar dinilai belum optimal. Fraksi mendorong penggalian potensi PAD yang lebih berani dan bijak dalam menekan belanja rutin.
Fraksi PDIP menutup dengan menekankan pentingnya arah kebijakan fiskal yang strategis, visioner, dan sinergi antar lembaga untuk mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Editor/Pemred: Sahril Imran
