
SUMBAWA, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar dengan menerapkan pola pengelolaan yang lebih modern melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah ini diambil menyusul realisasi retribusi pasar yang telah mencapai Rp 1,2 miliar dalam enam bulan terakhir, atau sekitar 50,20% dari target Rp 2,4 miliar pada 2025.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumbawa, Endang Syaifuddin Adi Nusantara Husainy, S.Sos., M.T., mengungkapkan bahwa pengelolaan pasar selama ini oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinilai belum optimal. Pola lama tersebut dinilai rentan menyebabkan kebocoran pendapatan dan kurang mampu menjaga kualitas sarana dan prasarana pasar.
“Dengan sistem BLUD, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pasar bisa dilakukan lebih baik, transparan, dan profesional. Hal ini juga akan berpengaruh signifikan pada peningkatan PAD dari sektor retribusi,” tegas Adi Nusantara, Kamis (02/10/2025).
Meski baru seminggu menjabat, Adi menyatakan kesiapannya untuk segera mengajukan usulan penerapan BLUD pasar kepada Pemkab Sumbawa. Saat ini, Diskoperindag tengah menyusun kajian komprehensif yang mencakup analisis potensi pendapatan, audit kesiapan sarana-prasarana, serta pemetaan sumber daya manusia.
Selain transformasi sistem pengelolaan, pembenahan fisik juga menjadi prioritas. Adi mencontohkan penataan Pasar Seketeng Sumbawa, khususnya Blok C, sesuai arahan Bupati Sumbawa. Rencananya, akan dilakukan peninggian lantai, perbaikan saluran air, dan pembangunan dua jembatan penghubung dari Blok A-B menuju Blok C.
“Proses perencanaan teknis sedang ditangani Dinas PUPR. Kami berharap anggarannya dapat disetujui dalam pembahasan APBD Perubahan 2025,” ujarnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemerintah Daerah optimistis dapat menciptakan pusat ekonomi rakyat yang lebih tertib, nyaman, dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan mendongkrak kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar