Jakarta, Nuansantb.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal kembali ditegaskan. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara langsung menghadiri rapat konsultasi dengan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Senin (13/10/2025), untuk mempercepat realisasi program strategis nasional, Sekolah Rakyat.
Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Lampung Tengah, Bupati Toraja Utara, Wakil Bupati Ngada, Bupati Lamandau, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara ini, fokus membahas sinergi pusat-daerah dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat tersebut.
Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah sebagai ujung tombak percepatan program. “Sekolah Rakyat merupakan upaya bersama untuk memperluas akses pendidikan non-formal dan keterampilan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi Kementerian Sosial, dirancang sebagai wadah pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Melalui pendekatan pendidikan non-formal, program ini diharapkan mampu meningkatkan life skill (keterampilan hidup), membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat kemandirian sosial di tingkat komunitas paling dasar.
Menunggu Rekomendasi Teknis, Siap Bergerak Cepat
Merespons positif arahan Wamensos, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyatakan kesiapan penuh Pemkab Sumbawa. Dalam keterangannya Haji Ansori menyampaikan bahwa langkah konkret pemerintah daerah saat ini adalah menunggu hasil survei lokasi permanen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
“Kami menyambut baik dan berkomitmen penuh untuk mendukung program Sekolah Rakyat ini. Saat ini, kami sedang menunggu hasil survei kelayakan lokasi dari KemenPUPR. Hasil survei ini sangat krusial karena akan menjadi dasar rekomendasi teknis kepada Kementerian Sosial untuk memastikan lokasi pembangunan benar-benar layak dan strategis,” jelas Haji Ansori.
Ia menegaskan bahwa proses menunggu ini bukanlah bentuk penundaan, melainkan langkah antisipatif untuk memastikan keberlanjutan program. “Prinsip kami adalah ‘siap bergerak cepat’. Begitu hasil survei dari KemenPUPR keluar dan disetujui, kami tidak akan menunggu lama. Pemkab Sumbawa siap langsung merealisasikannya di lapangan. Ini adalah bagian dari komitmen nyata kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat di akar rumput,” tegas Wabup Ansori.
Langkah Nyata Kolaborasi Pusat-Daerah
Realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa akan menjadi bukti nyata efektivitas kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kolaborasi Kementerian Sosial sebagai penggagas program, KemenPUPR sebagai penjamin aspek teknis dan infrastruktur, serta Pemkab Sumbawa sebagai pelaksana di lapangan, diharapkan dapat menciptakan model pemberdayaan yang berkelanjutan.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan dapat lahir para pelaku usaha mikro baru, tenaga terampil yang siap kerja, dan komunitas masyarakat yang semakin mandiri secara sosial dan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa yang berkelanjutan dan berpusat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami optimis, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan KemenPUPR, program Sekolah Rakyat akan segera terwujud di Bumi Samawa. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian masyarakat kami,” pungkas Wabup Ansori.
Editor: Nuansantb
