Jakarta, Nuansantb.id – Pemerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Untuk mewujudkan hal ini, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara proaktif melakukan audiensi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (31/10). Pertemuan ini dinilai sebagai langkah strategis dan krusial untuk mendorong kebijakan distribusi energi yang lebih adil dan inklusif.
Dalam paparannya, Bupati yang akrab disapa Haji Jarot ini menegaskan bahwa meski merupakan kebutuhan pokok, akses terhadap BBM masih menjadi persoalan serius bagi sebagian warga Sumbawa. Tantangan geografis berupa wilayah kepulauan dan perbukitan menjadi faktor penghambat utama, mengakibatkan terbatasnya kehadiran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Ikhtiar pertemuan ini kami lakukan untuk memastikan kebijakan distribusi BBM di Kabupaten Sumbawa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau oleh kehadiran SPBU konvensional,” tegas Bupati Jarot.
Lebih dari sekadar menyampaikan keluhan, Bupati Jarot menyodorkan pendekatan kolaboratif sebagai solusi. Ia menyatakan komitmen kuat Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan BPH Migas dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam merancang dan mengimplementasikan solusi yang tepat guna.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum awal bagi terwujudnya kebijakan distribusi energi yang lebih merata, efektif, dan yang terpenting, sesuai dengan kondisi riil dan tantangan yang dihadapi daerah kami,” ujarnya menekankan.
Salah satu solusi konkret yang digagas adalah penguatan kelembagaan penyalur BBM di daerah pedalaman dan kepulauan. Model ini bisa berupa peningkatan peran Agen Premium atau Depot BBM Bersubsidi yang dapat melayani wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jaringan SPBU. Langkah ini diharapkan dapat menekan ketimpangan harga dan kelangkaan BBM yang sering terjadi di daerah terpencil.
“Pemerintah Daerah siap memfasilitasi dan mendukung penuh setiap inisiatif dari BPH Migas. Kolaborasi ini mutlak diperlukan, tidak hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan tata kelola distribusi yang transparan dan akuntabel,” tambah Bupati Jarot.
Langkah ofensif yang diambil oleh Bupati Jarot ini tidak hanya mencerminkan responsivitas pemerintah lokal terhadap persoalan akar rumput, tetapi juga sejalan dengan komitmen nasional dalam pemerataan energi. Kebijakan energi nasional harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah yang secara geografis paling menantang.
Dengan adanya sinergi yang baik antara Pemkab Sumbawa dan BPH Migas ini, diharapkan dapat segera tercipta sebuah skema distribusi BBM yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan memastikan bahwa hak dasar masyarakat untuk mendapatkan energi terpenuhi secara berkeadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antara wilayah pusat kota dan daerah terpencil di Kabupaten Sumbawa.
Editor: Nuansantb
