Sumbawa, Nuansantb.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menunjukkan komitmen kuatnya dalam menyikapi tantangan distribusi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan. Komitmen ini diwujudkan dengan melakukan kunjungan kerja dan audiensi strategis ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Rombongan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa dan didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKMindag) Kabupaten Sumbawa, E.S. Adi Nusantara, S.Sos., MT. Kunjungan ini bertujuan untuk mencari solusi nyata atas kesenjangan distribusi BBM yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
“Hari ini kami mendampingi Bupati Sumbawa untuk beraudiensi dengan BPH Migas di Jakarta. Ini adalah langkah konkrit kami dalam menindaklanjuti berbagai laporan dan keluhan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan, mengenai kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau,” ujar Adi Nusantara.
Adi Nusantara menjelaskan bahwa ikhtiar ke Jakarta ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan upaya untuk memastikan kebijakan distribusi BBM di Kabupaten Sumbawa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) konvensional seringkali tidak feasible secara ekonomi untuk dibangun di daerah dengan jumlah penduduk yang jarang dan akses transportasi yang sulit.
“Kami menyadari bahwa mekanisme distribusi yang mengandalkan SPBU saja tidak cukup untuk kondisi geografis Sumbawa. Di sinilah perlunya terobosan kebijakan dan model distribusi yang lebih lincah, seperti melalui agen atau penjual eceran tertentu, serta memastikan kuota BBM bersubsidi jenis tertentu benar-benar sampai ke pelosok dengan harga yang ditetapkan,” papar Adi Nusantara lebih lanjut.
Pertemuan dengan pimpinan BPH Migas ini diharapkan menjadi titik awal yang positif bagi terciptanya kebijakan distribusi energi yang lebih merata, efektif, dan sesuai dengan kondisi riil di daerah. Dinas KUKMindag sebagai leading sector yang menangani perdagangan melihat bahwa ketimpangan distribusi BBM dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan perekonomian masyarakat di pelosok.
“Akses terhadap energi yang adil dan terjangkau adalah urat nadi bagi penggerak ekonomi masyarakat, mulai dari nelayan, petani, hingga pengusaha mikro. Jika distribusi BBM lancar, kegiatan produksi dan distribusi hasil bumi serta laut dari daerah terpencil akan ikut lancar, yang pada akhirnya mendongkrak perekonomian wilayah,” tegasnya.
Adi Nusantara berharap, kolaborasi yang dibangun dari audiensi ini akan melahirkan formula dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan regulator pusat. “Harapan kami, hasil pertemuan ini tidak berhenti pada tataran wacana. Kami menanti tindak lanjut nyata berupa kebijakan yang operasional dan mendukung, sehingga tidak ada lagi masyarakat Sumbawa, di pulau mana pun, yang kesulitan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari dan menopang ekonominya. Ini adalah wujud dari keadilan energi bagi seluruh rakyat Sumbawa,” tutup Kadis Adi.
Editor: Nuansantb
