Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Rapat Dengar Pendapat (Hearing) gabungan Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa berlangsung panas pada Selasa (12/08/2025), dipicu keluhan petani Desa Moyo Mekar yang terancam gagal panen akibat krisis air irigasi. Forum yang dihadiri perwakilan petani, kepala desa, serta dinas terkait ini berupaya mencari solusi cepat sebelum konflik fisik pecah di lapangan.
Petani Moyo Mekar di Ambang Keputusasaan
Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Unter Samoko, Ridwan, menyampaikan kekecewaan mendalam atas janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi. “Air di Bendungan Batu Bulan melimpah, tapi tak sampai ke sawah kami,” tegasnya. Ia menyoroti masalah teknis seperti sedimentasi tidak dikeruk dan adanya “pelompong liar” (lubang ilegal) yang mengalihkan aliran air.
Kepala Desa Moyo Mekar, Saghiruddin, bahkan menyampaikan protes secara emosional: “Petani kami kelaparan! Jika tuntutan tak dipenuhi, saya terpaksa tutup pintu air lagi—risikonya perkelahian antarpetani, itu tanggung jawab pemerintah!”
Penyebab Krisis: Proyek Pengerukan Molor dan Pelompong Liar
Kepala UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan, Syafruddin, mengakui proyek pengerukan sedimentasi di titik BKI 13–17 tertunda. Selain itu, ada 50 titik pelompong liar yang menguras air sebelum mencapai hilir. “Kami instruksikan operator bekerja cepat. Paling lambat Rabu (13/08/2025), air harus mengalir ke Orong Masin,” janjinya.
4 Tuntutan FKP3A NTB untuk Solusi Jangka Panjang
Ketua Forum Komunikasi P3A NTB, Iwan Firmansyah, mengajukan empat tuntutan tegas: Perda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan irigasi berkelanjutan. Percepatan pengerukan sedimentasi oleh kontraktor. Pembentukan Tim Pengawal Distribusi Air melibatkan TNI, Polri, dan P3A. Dan Implementasi Inpres No. 2/2025 untuk penguatan kelembagaan irigasi.
3 Rekomendasi DPRD: Deadline Air Rabu dan Monitoring Ketat
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Muhammad Tahir, SH, membacakan keputusan akhir hearing: Air harus mengalir ke Moyo Mekar paling lambat Rabu (13/08). Proyek pengerukan dipercepat dengan pengawasan intensif. Bentuk tim gabungan (Dinas PUPR, TNI/Polri, P3A) untuk monitoring lapangan.
“Ini rekomendasi final. Tidak ada lagi toleransi untuk kegagalan distribusi air,” tegas Tahir.
Ancaman Gagal Panen dan Dampak Sosial
Petani menekankan, tanaman padi berumur 1,5–2 bulan sedang dalam fase kritis. Jika air tak segera datang, ribuan hektar sawah terancam puso (gagal panen). Camat Moyo Hilir mengingatkan, **”Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi nyawa perekonomian petani.”
Hearing ditutup dengan desakan kolaborasi semua pihak. DPRD memastikan rekomendasi ini wajib dieksekusi untuk mencegah eskalasi konflik yang sudah di ambang pintu.
Editor/Pemred: Sahril Imran
