SUMBAWA, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial terus memperluas jaring pengaman sosial bagi warganya. Data terbaru per Oktober 2025 menunjukkan, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai 49.000 jiwa.
Penambahan sekitar 433 jiwa dari data sebelumnya merupakan hasil dari proses verifikasi dan validasi ketat yang dilakukan secara berkelanjutan. Kebijakan ini secara khusus menjangkau warga yang sebelumnya terlewat dari pendataan (exclusion error) atau keluarga yang kondisi ekonominya baru saja mengalami kemunduran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si., menekankan bahwa penambahan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam memastikan keadilan sosial dan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Komitmen kami adalah memastikan tidak ada lagi warga Sumbawa yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dasar karena alasan ekonomi. Penambahan sekitar 433 jiwa ini berasal dari usulan kepala desa yang memahami kondisi lapangan dan hasil asesmen mendalam dari pekerja sosial kami. Mereka yang kami tambahkan adalah warga yang benar-benar membutuhkan dan seringkali tidak terjangkau oleh program bantuan pusat,” tegas Abdul Aziz, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Syarifah, S.Sos., M.Si., Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Sumbawa, menjelaskan mekanisme teknis yang dijalankan. Ia memastikan bahwa seluruh data yang telah diverifikasi telah terintegrasi dengan sistem nasional.
“Setelah melalui proses verifikasi lapangan, data penerima baru ini telah kami sinkronisasi dan input ke dalam sistem BPJS Kesehatan Pusat. Saat ini, proses aktivasi kepesertaan mereka sedang dalam tahap finalisasi. Dengan demikian, mereka akan segera dapat mengakses seluruh fasilitas kesehatan di mana pun, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit, tanpa harus khawatir dengan biaya,” jelas Syarifah.
Keberhasilan perluasan cakupan ini tidak lepas dari kolaborasi multi-pihak. Pemerintah desa berperan sebagai ujung tombak dalam mengidentifikasi warga yang berhak, sementara pekerja sosial melakukan asesmen untuk memastikan ketepatan sasaran. Langkah ini efektif meminimalisir terjadinya ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial.
Dengan bertambahnya jumlah penerima ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di sektor kesehatan. Layanan kesehatan yang terjangkau diharapkan dapat mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat beban biaya sakit yang tinggi.
“Pada akhirnya, tujuan dari semua upaya ini adalah terwujudnya Sumbawa yang sehat dan sejahtera. Kesehatan adalah investasi dasar untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembaruan data untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran,” pungkas Kadis Sosial, Abdul Aziz, menutup wawancara.
Editor: Nuansantb
