Evaluasi OPD, Wabup Ansori Tegaskan 12 Program Unggulan Harus Tereksekusi Cepat

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (16/04/2026). Rapat yang berlangsung selama tiga jam itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretaris BAPEDDA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala DPRKP, Kepala DPTSP, Kepala Diskoperindag, Sekretaris BKAD, Sekretaris Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas Pangan, Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Bapenda, serta Staf Bagian Pembangunan dan Staf Bagian ULP.

Dalam arahannya, Wabup Ansori menekankan dua hal utama, yakni percepatan realisasi visi misi 12 program unggulan pemerintahan Jarot Ansori dan efisiensi anggaran yang dinilainya masih belum menunjukkan hasil signifikan.

“Kita sudah memasuki tahun kedua kepemimpinan Jarot-Ansori. Namun realisasi 12 program unggulan di lapangan masih berjalan lambat. Saya minta semua OPD bergerak cepat, tidak ada lagi alasan birokrasi yang berbelit,” tegas Haji Ansori di hadapan puluhan kepala perangkat daerah.

Wabup Ansori juga menyoroti soal efisiensi anggaran. Menurutnya, hingga triwulan pertama tahun 2026, belum ada penghematan yang berarti dari belanja operasional dan belanja modal di lingkungan Pemkab Sumbawa.

“Efisiensi anggaran bukan sekadar wacana. Saya lihat belum ada langkah signifikan dari OPD. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Belanja yang tidak prioritas harus dipangkas,” ujarnya.

Ia menginstruksikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan intensif kepada setiap OPD dalam menyusun program yang selaras dengan 12 unggulan. Adapun 12 program unggulan tersebut mencakup sektor ekonomi kerakyatan, infrastruktur pedesaan, perizinan terpadu, ketahanan pangan, perikanan, pertanian, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sekretaris BAPEDDA yang turut hadir melaporkan bahwa masih terdapat sejumlah program yang daya serap anggarannya di bawah 30 persen. Hal ini langsung mendapat respons tegas dari Wabup Ansori agar dilakukan evaluasi mingguan.

“Jangan sampai anggaran terserap di akhir tahun dengan kualitas hasil yang asal-asalan. Saya minta laporan progres setiap dua pekan sekali,” tambahnya.

Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas LH juga diminta bersinergi dalam program infrastruktur hijau yang menjadi salah satu ikon pemerintahan Jarot Ansori. Sementara itu, Diskoperindag dan DPTSP diminta mempercepat layanan perizinan bagi usaha mikro kecil menengah.

Di akhir rapat, Wabup Ansori mengingatkan bahwa efisiensi anggaran dan percepatan program adalah harga mati. Ia meminta seluruh jajaran OPD dan staf bagian untuk mengubah pola kerja dari yang biasa menjadi luar biasa.

“Tidak ada kata libur untuk mengejar ketertinggalan. Masyarakat Sumbawa sudah menunggu bukti nyata. Saya akan turun langsung memantau setiap dua minggu sekali,” pungkasnya.

Rapat ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim pemantau khusus yang terdiri dari Asisten Perekonomian, Sekretaris BAPEDDA, dan Bagian Pembangunan. Tim ini bertugas menyusun peta jalan percepatan 12 program unggulan serta melakukan rekayasa ulang terhadap pos-pos anggaran yang dinilai tidak efisien.

Editor: Nuansantb