
Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mulai menggenjot perbaikan infrastruktur jalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memilih strategi jitu dengan memfokuskan diri pada ruas jalan rusak di kawasan selatan serta sejumlah titik kritis yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sopyan, ST, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan. Pihaknya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak mungkin menangani seluruh ruas jalan sekaligus karena kemampuan anggaran sangat terbatas. Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap. Kami mengutamakan titik-titik yang paling membutuhkan perbaikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sopyan saat ditemui di kantornya, Senin (13/07/2026).
Tak hanya fokus pada peningkatan badan jalan yang berlubang, Dinas PUPR juga bergerak cepat melakukan rehabilitasi gorong-gorong (deker), saluran drainase, dan sejumlah jembatan kecil yang kondisinya mengkhawatirkan. Saat ini, seluruh paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan dan ditargetkan rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Menurut Sopyan, percepatan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Sumbawa. Pemkab terus berupaya menggali potensi tambahan anggaran dari Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah pusat. Langkah ini krusial untuk memperluas cakupan pembangunan di masa mendatang.
“Kami terus mengusulkan sejumlah ruas jalan strategis agar mendapatkan dukungan pendanaan dari pusat. Harapannya, semakin banyak ruas jalan yang tertangani sehingga konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, usulan kegiatan pada APBD Perubahan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan hingga akhir tahun anggaran. Karena itu, pemerintah memilih paket pekerjaan yang siap dilaksanakan dan berdampak langsung, bukan proyek-proyek besar yang berisiko mangkrak.
Lebih dari itu, Dinas PUPR juga mendukung program prioritas Pemkab Sumbawa di luar infrastruktur jalan. Mereka turut menggarap pembangunan sumur bor, jaringan air minum, serta peningkatan layanan air bersih di sejumlah wilayah yang masih kesulitan akses air.
Mengakui bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal daerah, Sopyan menegaskan pihaknya terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Dukungan dari anggota DPR RI juga terus digaungkan agar Sumbawa memperoleh tambahan alokasi pembangunan.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat terus meningkat. Dengan begitu, pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur pendukung lainnya dapat dilakukan secara lebih luas dan bertahap. Ini semua demi mempercepat konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar