Respons Strategis Pemkab Sumbawa: Dari Digitalisasi PAD hingga Penanganan Sampah dalam Raperda APBD 2026

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menyampaikan respons komprehensif terhadap aspirasi dan masukan dari seluruh fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Tanggapan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Sabtu (22/11/2025).

Rapat yang dihadiri seluruh jajaran Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan anggota dewan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan sebelum APBD 2026 ditetapkan.

Dalam paparannya, Wabup Ansori menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyusun anggaran yang realistis, berorientasi pada pertumbuhan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada pandangan umum fraksi-fraksi, Wabup Ansori menyoroti beberapa langkah strategis yang akan diintensifkan pada 2026:

Optimalisasi PAD Berbasis Digital dan Inovasi : Menjawab tantangan pendanaan, Pemkab akan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif.

“Pemerintah daerah akan terus melakukan optimalisasi PAD baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam rangka menggali potensi PAD, khususnya pajak daerah, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kami mengupayakan target PAD yang realistis,” tegas Ansori, seraya mengungkapkan terobosan masa depan.

“Kedepannya akan diupayakan inovasi pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis digital. Hal ini untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Daerah,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan mempermudah pembayaran pajak, memperluas basis data wajib pajak, dan meminimalisir kebocoran.

Penguatan Ekonomi Lokal dan Infrastruktur: Pada sektor riil, Pemkab berkomitmen penuh mendorong penggerak ekonomi utama.

“Pemda berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan,” jelas Haji Ansori.

Komitmen ini diwujudkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing produk lokal. Di sisi infrastruktur, pembangunan jalan menjadi fokus utama.

“Pemda juga akan terus memastikan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan setiap satuan Pendidikan. Selain itu, kami akan melakukan peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan di berbagai ruas jalan strategis. Ini dikarenakan konektivitas daerah yang merupakan salah satu indikator pembangunan daerah,” pungkasnya.

Pembenahan infrastruktur dasar ini diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan dan menggerakkan roda ekonomi di wilayah terpencil.

Penanganan Serius Sampah dengan Konsep Ekonomi Sirkular

Isu persampahan mendapat perhatian khusus dalam respons pemerintah. Wabup Ansori menyatakan bahwa masalah ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dan komprehensif.

“Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan pengelolaan sampah yang aman dan terkendali dengan mengutamakan upaya pengurangan sampah melalui fasilitas TPS 3R dan program bank sampah sehingga memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Rapat Paripurna ini menandai proses demokratis dan transparan dalam penyusunan APBD 2026. Dengan respons yang diberikan, Pemkab Sumbawa berharap Raperda APBD 2026 dapat segera disetujui bersama untuk menjadi pijakan yang kuat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Sumbawa.

Editor: Nuansantb