Bangun Birokrasi Profesional, Pemkab Sumbawa Perkuat PPK Melalui Sertifikasi Kompetensi

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menunjukkan komitmen serius dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) khusus bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C di lingkungan Pemkab Sumbawa Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada Senin (13/07/2026) ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. Turut hadir mendampingi, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kemasyarakatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Sosio Kultural BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan visi daerah, “Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera”, melalui penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Hari ini kita difasilitasi oleh teman-teman BPSDMD Provinsi NTB untuk menciptakan aparatur yang semakin unggul. Para peserta sejatinya telah menjalankan tugas sebagai PPK di lapangan, namun melalui sertifikasi kompetensi ini, kapasitas dan profesionalisme mereka diharapkan semakin teruji dan kuat,” ujar Sekda di hadapan para peserta.

Sekda menyoroti bahwa peningkatan kompetensi ASN saat ini telah bergeser paradigma. Tidak lagi dipandang sebagai formalitas belaka, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem manajemen talenta yang akan berdampak langsung pada pengembangan karier dan kinerja aparatur.

“Pemkab Sumbawa memandang program ini sebagai investasi jangka panjang. Kami terus memberikan perhatian besar pada pelatihan teknis di berbagai sektor. Tujuannya satu, membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” tegasnya.

PPK: Jabatan Strategis Penuh Amanah

Menyoroti posisi strategis seorang Pejabat Pembuat Komitmen, Sekda Budi Prasetiyo mengingatkan bahwa jabatan tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, seorang PPK dituntut untuk memiliki pemahaman regulasi yang kuat dan mendalam.

“Menjadi PPK bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Itu adalah amanah besar. Seorang PPK harus benar-benar menguasai regulasi, terus belajar, banyak membaca, dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas dan profesionalitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” tegas Sekda dengan nada serius.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Targetnya jelas, lulus dalam uji kompetensi dan menjadi PPK yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara moral dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang kian kompleks.

Sinergi Berkelanjutan

Sekda Budi Prasetiyo juga menyampaikan optimisme bahwa kerja sama antara Pemkab Sumbawa dan BPSDMD Provinsi NTB akan terus berlanjut. Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan PBJ, tetapi merambah pada berbagai program pengembangan kompetensi aparatur lainnya di masa mendatang.

Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momen ini sebagai titik tolak peningkatan kualitas diri dan penguatan budaya belajar di lingkungan birokrasi.

“Human capital atau modal manusia adalah kekuatan utama sebuah organisasi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan bangun birokrasi yang profesional. Karena pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu tujuan, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.

Editor: Nuansantb