DPRD Sumbawa Bimtek Pengelolaan Pokir di Jakarta, Nanang Nasiruddin Tekankan Efektivitas, Transparansi, dan Antikorupsi

JAKARTA, Nuansantb.id – DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Pengelolaan Pokir DPRD yang Efektif, Transparan & Antikorupsi” di Luminor Hotel Jakarta, Rabu (11/11/2026) hingga Kamis (12/11/2026).

Kegiatan dua hari itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman pimpinan serta anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya terkait pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., MM.Inov, mengatakan Bimtek ini penting agar seluruh anggota memahami alur pengelolaan Pokir yang tepat dan baik. Menurut dia, pemahaman yang benar akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

“Alhamdulillah, untuk pengelolaan Pokir DPRD yang efektif, transparan, dan antikorupsi, DPRD Sumbawa melaksanakan Bimtek di Jakarta yang akan berlangsung selama dua hari. Harapannya dengan adanya kegiatan ini teman-teman di DPRD dapat memahami alur pengelolaan Pokir yang tepat dan baik yang tentunya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar Nanang dari Jakarta kepada Nuansantb, Rabu (11/11/2026).

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi bertajuk “Kedudukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD” yang disampaikan oleh Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si. Materi itu membahas berbagai aspek penting terkait kedudukan dan mekanisme pengelolaan Pokir DPRD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pembahasan mencakup mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, proses penelaahan Pokir DPRD, penyelarasan usulan dengan prioritas pembangunan daerah, hingga mekanisme pengusulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan demikian, peserta memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD diproses menjadi usulan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

Nanang menambahkan, materi yang disampaikan memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses pengelolaan Pokir yang terencana dan sesuai dengan mekanisme perencanaan serta penganggaran daerah. Hal ini menjadi krusial agar aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh anggota DPRD dapat diterjemahkan menjadi usulan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

“Pokir bukan sekadar daftar usulan, tetapi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan yang harus dijalankan sesuai aturan. Karena itu, pemahaman tentang kedudukan, alur, dan mekanismenya menjadi bekal penting bagi anggota DPRD,” kata Nanang.

Menurut Nanang, pengelolaan Pokir yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip antikorupsi akan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Setiap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir DPRD diharapkan dapat diproses secara tertib, objektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pengelolaan aspirasi masyarakat yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik. DPRD menilai peningkatan kapasitas anggota dalam memahami regulasi dan mekanisme Pokir akan berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks perencanaan daerah, Pokir DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Prosesnya harus melalui penelaahan, penyelarasan dengan prioritas pembangunan, serta pengusulan melalui SIPD. Oleh karena itu, pemahaman teknis mengenai tahapan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih usulan maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

Nanang menegaskan, DPRD berkomitmen menjadikan Pokir sebagai instrumen yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Bimtek ini juga menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Sumbawa untuk menyamakan persepsi di antara pimpinan dan anggota mengenai batasan serta tanggung jawab masing-masing dalam proses pengelolaan Pokir.

Melalui Bimtek ini, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin memahami tata kelola Pokir yang efektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip antikorupsi. Dengan begitu, setiap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Pokir DPRD dapat diproses secara tertib, objektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Selain menerima materi dari narasumber, peserta juga melakukan diskusi dan pendalaman terkait berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pengelolaan Pokir. Diharapkan, hasil Bimtek dapat diimplementasikan dalam tugas kedewanan, terutama saat menjaring aspirasi masyarakat dan menyusun usulan program pembangunan.

Dengan peningkatan kapasitas tersebut, DPRD Kabupaten Sumbawa berharap pengelolaan Pokir semakin profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. (SI)

Editor: Nuansantb