Wabup Ansori Dorong Tata Kelola Akuntabel Lewat Penguatan Pengawasan Inspektorat

Sumbawa, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan sinergi pengawasan internal. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan yang digelar Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (18/06/2026).

Rapat yang berlangsung selama setengah hari itu dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, seluruh Camat se-Kabupaten Sumbawa, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Wabup Ansori menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan garda terdepan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Wabup juga menyoroti pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan peran pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara efektif guna mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi, sehingga tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas penyimpangan. Ia menegaskan, percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi fokus utama karena merupakan indikator penting komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah semakin kuat, sehingga akuntabilitas meningkat, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dipercepat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat terwujud di Bumi Samawa.

Editor: Nuansantb