LBH GP Ansor Sumbawa Resmi Berdiri, Wabup Ansori: “Ini Benteng Hukum bagi Rakyat Kecil”

SUMBAWA, Nuansantb.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumbawa resmi mendeklarasikan diri sebagai garda terdepan pembelaan hukum bagi masyarakat, Minggu (28/06/2026). Slogan “Garda Keadilan Rakyat, Benteng Hukum Ummat” resmi diluncurkan dalam forum Pra-Kerja PC GP Ansor Sumbawa, menandai babak baru kehadiran lembaga hukum berbasis akar rumput di Bumi Samawa.

Deklarasi yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang sekaligus dipercaya sebagai Dewan Pembina LBH GP Ansor Sumbawa.

Hadir untuk Kaum Miskin dan Buta Hukum

Direktur LBH GP Ansor Sumbawa, Rusnadi Bakri, S.H., menegaskan bahwa lembaga ini lahir dari panggilan moral untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat, khususnya bagi warga Nahdliyyin dan masyarakat luas yang selama ini terpinggirkan secara hukum.

“LBH GP Ansor Sumbawa akan menjadi pasukan terdepan dalam mengawal hak-hak rakyat kecil, sekaligus menjadi tempat berlindung bagi ummat. Kami didedikasikan untuk melayani, mendampingi, dan membela mereka yang miskin, buta hukum, dan kaum tertindas,” tegas Rusnadi.

Ia menambahkan, lembaga ini akan bergerak dengan napas hukum progresif—mengedepankan kemanusiaan dan keadilan substantif di atas formalitas belaka.

Wabup Ansori: Sinergi untuk Masyarakat Sadar Hukum

Kehadiran LBH bentukan pemuda NU ini mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam arahannya menyampaikan apresiasi mendalam dan harapan besar agar lembaga ini mampu bersinergi dengan pemerintah.

“Saya berharap LBH GP Ansor Sumbawa dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi hukum serta bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat. Ini sejalan dengan visi kami mewujudkan masyarakat Sumbawa yang sadar hukum dan berkeadilan,” ujar Wabup Ansori.

Orang nomor dua di Sumbawa itu juga menekankan bahwa potensi sumber daya alam yang melimpah di Sumbawa harus dikawal dan dikembangkan, termasuk dari sisi kepastian hukum bagi masyarakat. “Di kepemimpinan kami yang baru berjalan kurang lebih satu tahun empat bulan, kami terus menjalankan tugas. Ke depan, GP Ansor Sumbawa harus lebih proaktif melakukan pendampingan ke semua elemen masyarakat,” jelasnya.

Langkah Taktis: Rekrut Kader hingga Pelosok Desa

Pasca-deklarasi, LBH GP Ansor Sumbawa langsung bergerak cepat. Lembaga ini membuka penjaringan dan konsolidasi kader hukum potensial serta paralegal di tingkat kecamatan (PAC) hingga Rabu, 8 Juli 2026 mendatang. Langkah ini bertujuan memperkuat jangkauan advokasi hingga ke pelosok desa, memastikan tidak ada warga Sumbawa yang terputus aksesnya terhadap keadilan.

Dengan deklarasi ini, GP Ansor Sumbawa menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga sebagai solusi nyata atas kebutuhan hukum masyarakat akar rumput.

Editor: Nuansantb