Bupati Jarot Jawab Pandangan Fraksi DPRD : WTP Bukan Akhir, APBD Harus Kembali ke Rakyat

Sumbawa, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (13/07/2026).

Di hadapan pimpinan dan seluruh anggota dewan, Bupati Jarot menegaskan bahwa setiap pandangan fraksi tidak dipandang sebagai kritik semata, melainkan masukan berharga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan arah pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan.

“Pandangan umum fraksi-fraksi kami maknai secara positif dan konstruktif sebagai masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

WTP Bukan Tujuan Akhir

Bupati Jarot menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sumbawa merupakan buah sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari capaian administratif. “Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian administratif, tetapi dari manfaat nyata APBD bagi masyarakat,” tegasnya.

PAD Rp242 Miliar, Kontribusi Capai 11,29 Persen

Menyoal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati Jarot memaparkan bahwa dari total realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2,374 triliun, kontribusi PAD mencapai Rp242,29 miliar atau sekitar 11,29 persen dari total pendapatan daerah.

Kontribusi tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan, pemerintah akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui:

· Digitalisasi pelayanan

· Perluasan basis pajak dan retribusi

· Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

· Peningkatan kepatuhan wajib pajak

· Pengembangan sumber-sumber pendapatan baru

SiLPA Tinggi: Ini Penyebabnya

Menanggapi sorotan fraksi-fraksi terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan belum optimalnya serapan belanja daerah, Bupati Jarot memaparkan sejumlah faktor penyebab:

1. Sisa belanja pegawai akibat formasi ASN yang belum terpenuhi

2. Pekerjaan yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran

3. Kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

4. Efisiensi belanja operasional yang diterapkan

5. Belanja tidak terduga yang disiapkan untuk kondisi darurat namun tidak seluruhnya digunakan

Ia menilai kondisi tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, percepatan pengadaan barang dan jasa, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar belanja daerah semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

LPG Bersubsidi: Kuota Kurang 1,9 Juta Tabung per Tahun

Dalam sidang tersebut, Bupati Jarot juga menanggapi berbagai isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi, mulai dari optimalisasi pengelolaan aset daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.

Terkait kelangkaan LPG bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, kuota LPG 3 kilogram yang dialokasikan saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat, dengan perkiraan kekurangan mencapai sekitar 1,9 juta tabung per tahun.

Pemerintah daerah pun terus melakukan pengawasan melalui Satgas LPG, inspeksi terhadap agen dan pangkalan, serta mengusulkan penambahan kuota kepada pemerintah pusat. Selain itu, Pemkab Sumbawa akan memperkuat tata kelola distribusi melalui konsep One Village One Outlet (OVOO) dengan melibatkan koperasi desa maupun lembaga ekonomi desa sebagai penyalur resmi guna memastikan subsidi tepat sasaran.

“Melesat Bersama PSN”

Bupati Jarot turut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional (PSN), seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta rencana operasional tambang Dodo-Rinti.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pembangunan daerah, penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

“Melesat Bersama PSN” menjadi tagline yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memaksimalkan dukungan terhadap implementasi program-program strategis nasional di daerah.

APBD Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati H. Jarot kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memastikan setiap rupiah APBD mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.

“APBD adalah instrumen pembangunan dan pelayanan publik. Kami terus mendorong agar belanja daerah tepat sasaran, terutama yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

Editor: Nuansantb