BPK RI Kunjungi Sumbawa, Wabup Ansori : Momentum Strategis Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pengelolaan sektor strategis daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Kabupaten Sumbawa, Rabu (26/08/2026), di Ruang Rapat H Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta jajarannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Wabup Ansori dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian integral dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan tata kelola pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka, transparan, dan kooperatif dalam menyampaikan data, mengungkapkan kebutuhan riil di lapangan, maupun mengemukakan kendala yang dihadapi. Sikap terbuka ini, menurutnya, merupakan kunci agar hasil pemeriksaan dapat memberikan manfaat nyata dan terarah bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penggunaan anggaran, sekecil satu rupiah pun, harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan momen ini sebagai wahana kerja sama yang konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegas Wabup Ansori dengan nada optimis.

Lebih lanjut, Wabup Ansori menyoroti potensi besar sektor pariwisata Sumbawa. Ia berharap pemeriksaan kinerja ini dapat menjadi katalisator bagi pengelolaan pariwisata yang lebih efektif dan terukur. Tujuannya tidak hanya menjadikan Sumbawa sebagai destinasi wisata yang dikenal luas, tetapi yang lebih penting, mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara nyata.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan mendalam. Ia menekankan pentingnya dukungan aktif dari seluruh perangkat daerah, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan kinerja mencakup tiga area strategis: pertama, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Kedua, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum bagi masyarakat; dan ketiga, penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Sumbawa telah memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Dengan demikian, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi pijakan kokoh untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kinerja birokrasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Editor: Nuansantb