Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara langsung menerima massa aksi Aliansi Sumbawa Melawan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (05/05/2025).
Aksi yang diikuti oleh Serikat Pekerja Sumbawa (SP Sumbawa), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Barisan Muda Indonesia (BMI) ini menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu sosial, lingkungan, dan perlindungan pekerja.
Dalam orasinya, massa aksi menilai negara dinilai gagal menjalankan fungsi perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Tiga isu utama yang diangkat meliputi: Pertam, penolakan UU TNI yang dinilai membuka peluang kembalinya dwifungsi ABRI dan tidak memiliki urgensi.
Kedua, Dampak Negatif Food Estate, dimana program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menargetkan 1 juta ton jagung per tahun dituding memperparah krisis iklim di Sumbawa, memicu banjir, longsor, serta penurunan hasil pertanian. Perempuan disebut sebagai kelompok paling terdampak karena kehilangan akses sumber penghidupan.
Ketiga, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), SP Sumbawa menuntut penyelesaian enam kasus PMI, termasuk kasus AG, seorang pekerja migran yang meninggal namun barang-barangnya belum dikembalikan oleh agensi.
“Kami mendorong DPRD Sumbawa mencabut UU TNI. Menuntut Pemkab Sumbawa menyelesaikan kasus-kasus PMI yang belum tuntas. Dan menolak program Food Estate yang dinilai merusak lingkungan dan memiskinkan masyarakat, khususnya perempuan,” ujar Massa Aksi.
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang menyambut langsung massa aksi menyatakan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan.
“Kami memastikan setiap aspirasi masyarakat diterima dengan serius. Untuk isu pertanian, kami telah mengundang menteri dan dirjen terkait guna membahas langkah strategis. Sedangkan terkait PMI, kami akan berkoordinasi dengan P2MI dan Dinas Tenaga Kerja untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada,” tegas Ansori.
Ia juga mengapresiasi penyampaian aspirasi secara tertib dan berkomitmen melakukan evaluasi kebijakan yang berdampak pada masyarakat.
Aksi May Day ini berlangsung damai dan tertib, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Pemkab Sumbawa berjanji akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas tuntutan tersebut, termasuk dialog dengan DPRD dan kementerian terkait.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk organisasi buruh dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang pro-rakyat,” pungkas Wabup Ansori. (Nuansa)
