Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Pertama tahun 2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026, Rabu (13/08/2025). Rapat ini menjadi tonggak awal penyusunan APBD tahun depan, dengan fokus pada arah pembangunan daerah.
Prosesi Sidang Dipimpin Pimpinan DPRD
Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., MM.Inov, didampingi Wakil Ketua I, HM Berlian Rayes, S.Ag., MM.Inov, Wakil Ketua II, Gitta Liesbano, SH., M.Kn dan Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, SH., MH.
Turut hadir Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. beserta jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, Staf Ahli, Camat, Kepala Desa, dan Insan Pers.
Bupati Sampaikan Pokok-Pokok Kebijakan
Dalam pemaparannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan tiga pilar utama pembangunan Sumbawa 2026: Peningkatan Infrastruktur Dasar – Penyediaan akses air bersih, jalan desa, dan listrik merata. Penguatan Ekonomi Kerakyatan – Dukungan UMKM, pertanian, dan pariwisata berbasis lokal. Dan Pemerataan Layanan Kesehatan & Pendidikan – Perbaikan fasilitas puskesmas dan sekolah di daerah terpencil.
“KUA-PPAS 2026 kami susun dengan prinsip akuntabel dan pro-rakyat. Anggaran harus tepat sasaran, mendorong kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan,” tegas Bupati.
Respons Ketua DPRD: Akan Ditelaah Secara Mendalam
Nanang Nasiruddin menyambut baik dokumen KUA-PPAS yang disampaikan eksekutif. “Kami apresiasi transparansi Pemda. DPRD akan mengkaji setiap poin secara detail, memastikan APBD 2026 benar-benar aspiratif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, panitia anggaran DPRD akan segera membahas draf tersebut dalam rapat-rapat komisi untuk mempertajam prioritas program.
Fokus Anggaran 2026: Digitalisasi & Ketahanan Pangan
Beberapa highlight Rancangan PPAS 2026 yang mengemuka: Rp 120 miliar untuk program digitalisasi pemerintahan dan UMKM. Rp 85 miliar dialokasikan ke sektor pertanian, termasuk bantuan benih dan alat modern. Dan Pembangunan 5 unit puskesmas baru di daerah blank spot kesehatan.
Komitmen Kolaborasi Eksekutif-Legislatif
Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan APBD. “Kami siap menerima masukan dari dewan dan masyarakat. Pembangunan harus partisipatif,” tambah Syarafuddin.
Usai paripurna ini, dokumen KUA-PPAS akan dibahas dalam: Rapat Komisi (14-20 Agustus 2025) – Evaluasi per bidang. Pembicaraan Pendahuluan (21 Agustus) – Penyamaan persepsi. Dan Paripurna Pengesahan (Akhir Agustus) – Penetapan final.
Nanang Nasiruddin mengajak masyarakat aktif mengawal proses anggaran:
“Silakan sampaikan aspirasi melalui anggota DPRD atau forum musrenbang. APBD ini untuk kebaikan bersama.”
Editor/Pemred: Sahril Imran
