Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa akan menggelar Penilaian Kompetensi bagi 550 pejabat daerah menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT).
Kegiatan yang digelar mulai minggu depan ini melibatkan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional sebagai upaya pemetaan talenta birokrasi.
Kerja Sama dengan BKN
Kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini menjadi langkah strategis Pemkab Sumbawa dalam memperkuat Manajemen Talenta ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, menegaskan, uji kompetensi ini dirancang untuk mengukur kesesuaian jabatan sekaligus menyusun strategi pengembangan SDM.
“Ini bukan sekadar tes, tetapi alat untuk memetakan potensi, kelemahan, dan kebutuhan pelatihan ASN. Hasilnya akan jadi acuan mutasi, rotasi, atau pendidikan lanjutan,” tegas Haji Budi, Jumat (15/08/2025).
Lebih dari Sekadar CAT: Uji Analisis Kasus Nyata
Berbeda dengan Computer Assisted Test (CAT) pada seleksi CPNS, CACT menguji kemampuan analitis melalui studi kasus aktual di pemerintahan. Soal dirancang kompleks, simulasi problem riil seperti penyusunan kebijakan, resolusi konflik, hingga pengambilan keputusan darurat.
“Kami tak hanya menilai hafalan teori, tapi bagaimana pejabat berpikir kritis dan solutif. Misalnya, menghadapi protes masyarakat atau merancang program inovatif,” papar Sekda.
Hasil Uji Jadi Dasar Penempatan Jabatan
Pejabat yang gagal mencapai standar kompetensi wajib mengikuti bimbingan teknis (bimtek) atau pendidikan khusus. Sebaliknya, yang berkinerja tinggi berpeluang ditempatkan di posisi strategis.
“Tujuannya satu: right man on the right place. Birokrasi harus diisi orang yang kompeten, bukan sekadar asal fill,” tegas Budi Prasetiyo.
Komitmen Membangun Birokrasi Kelas Dunia
Ini sejalan dengan visi Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wabup Drs. H. Mohamad Ansori untuk menciptakan birokrasi profesional, adaptif, dan berintegritas. “Reformasi birokrasi butuh langkah nyata. Uji kompetensi adalah fondasinya,” tutup Sekda.
Selanjutnya, pelaksanaan akan digelar Minggu depan di lokasi terpusat. Peserta: Wajib membawa laptop dan dokumen pendukung. Pengawasan: Tim independen dari BKN akan memantau proses.
Dengan sistem ini, Pemkab Sumbawa berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.
Editor/Pemred: Sahril Imran
