Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Pimpinan dan anggota tiga komisi inti di DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat konsultasi (hearing) lintas komisi untuk menyinergikan langkah strategis dalam pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan. Rapat yang menghadirkan jajaran eksekutif terkait ini berlangsung intensif di Ruang Rapat Komisi I, Kamis (28/08/2025).
Rapat dipimpin secara bersama oleh tiga pimpinan komisi, yaitu Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov. (Komisi I), I Nyoman Wisma, S.IP. (Komisi II), dan Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Komisi III). Hadir pula sejumlah anggota dari ketiga komisi serta perwakilan eksekutif, yaitu Sekretaris Badan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Ketua Komisi I, Muhammad Faesal, dalam pemaparannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas komisi dan OPD untuk menciptakan tata kelola yang sinergis. “Pertemuan lintas komisi dan lintas OPD ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, evaluasi, dan menyusun langkah ke depan yang terintegrasi, khususnya dalam hal pengelolaan aset dan pendapatan daerah,” ujar Faesal.
Pembahasan berfokus pada tiga isu krusial. Pertama, mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Anggota Komisi III, Alen Taryadi, S.H., menyoroti perlunya inovasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan baru. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber konvensional. Perlu terobosan dan digitalisasi sistem untuk mempermudah wajib pajak dan meningkatkan compliance,” tegas Alen.
Kedua, pembahasan menyasar pada efisiensi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, mempertanyakan progres inventarisasi dan pemanfaatan aset yang belum produktif. “Berapa banyak aset yang idle? Bagaimana strategi Bapenda dan Bagian Keuangan untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut sehingga bisa memberikan kontribusi nyata bagi PAD?” tanya Wisma.
Sekretaris Bapenda dalam tanggapannya menjelaskan sejumlah program yang sedang dijalankan, termasuk pemetaan potensi dan digitalisasi sistem pembayaran pajak. Sementara itu, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah memaparkan langkah-langkah identifikasi dan penertiban aset yang masih dalam proses pendataan ulang.
Ketiga, isu perumahan dan permukiman juga menjadi perhatian serius. Anggota Komisi I, Muhammad Taufik, menanyakan progres program perumahan layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas PRKP menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun data update penerima manfaat serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan.
Ketua Komisi III, Syaifullah, menutup hearing dengan menyimpulkan perlunya action plan yang konkret. “Dari diskusi hari ini, kita dapat beberapa poin krusial. Kita perlu segera bentuk tim kecil lintas OPD dan komisi untuk memantau progresnya. Target kita adalah terobosan nyata dalam kuartal depan, baik dari sisi pendapatan maupun optimalisasi aset,” pungkas Syaifullah.
Rapat yang berlangsung hampir tiga jam tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim percepatan yang akan menyusun rencana aksi terperinci dan memantau implementasinya, menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efektif, dan berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Editor/Pemred: Sahril Imran
