Sumbawa Besar, Nuansantb.id – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti lemahnya perencanaan fiskal dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2025. Kritik tajam ditujukan kepada metode penetapan target pendapatan yang dianggap tidak berbasis data, setelah anggaran harus direvisi turun signifikan sebesar Rp111,5 miliar.
Pandangan ini disampaikan Jubir Fraksi Golkar, Syukri HS, A.Ma, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD pada hari Rabu (24/09/2025) ini sebagai respons atas penjelasan Bupati. Meski mengapresiasi transparansi pemerintah, fraksi ini menyampaikan sejumlah catatan kritis yang mendalam.
Kritik Metodologis dan Kekhawatiran atas Pembangunan
Pandangan Fraksi Golkar didominasi oleh analisis mendalam terhadap akar masalah perubahan anggaran, yang berangkat dari pertanyaan fundamental: “Bagaimana target awal ditetapkan?”
Pertama, Pertanyaan atas Metode Perencanaan: Syukri secara terbuka mempertanyakan basis metodologis penetapan target pendapatan. “Apakah sudah menggunakan proyeksi berbasis data dan evidence-based forecasting, atau hanya mengacu pada realisasi tahun sebelumnya?” ujarnya. Hal ini mengindikasikan ketidaksiapan perencanaan dan potensi over-estimasi di awal tahun.
Kedua, Anjloknya Belanja Modal: Poin kritis lain adalah penurunan drastis belanja modal sebesar Rp73,5 miliar (-31,51%). Padahal, belanja ini vital untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, belanja operasi justru naik Rp55,2 miliar. Fraksi Golkar menegaskan, program pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama meski ada penyesuaian anggaran.
Ketiga, Lonjakan Pembiayaan yang Mengkhawatirkan: Fraksi menilai lonjakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp88,4 miliar (+1.769,73%) yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya sebagai indikator kelemahan penyerapan anggaran di masa lalu. “Ini menunjukkan ketidakdisiplinan dalam perencanaan dan eksekusi,” tegas Syukri.
Sebagai solusi, Fraksi Golkar tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan rekomendasi strategis. Mereka mendorong penguatan strategi diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, pertanian, dan optimalisasi BUMD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat yang juga turun Rp113,4 miliar.
Yang lebih progresif, Fraksi Golkar mengusulkan keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga riset lokal dalam penyusunan target pendapatan. Tujuannya adalah menghadirkan kajian teknokratik yang kuat dan menghindari penetapan target yang top-down tanpa analisis memadai.
Di akhir pandangannya, fraksi juga menyampaikan usulan prioritas perbaikan infrastruktur secara spesifik, seperti Jalan Lantung-Ropang dan Jembatan Desa Pungkit, menunjukkan perhatian pada masalah riil di tingkat grassroots.
Dengan catatan kritis ini, Fraksi Golkar berharap pengelolaan APBD ke depan dapat lebih disiplin, berbasis data, dan benar-benar optimal untuk kepentingan pembangunan daerah.
Editor/Pemred: Sahril Imran
