LABUAN BAJO, Nuansantb.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir dan memberikan pandangan strategis dalam Forum Koordinasi Penataan Ruang Wilayah Bali–Nusa Tenggara, yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Selasa (21/10/2025).
Forum yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci dari berbagai daerah tersebut, menjadi wadah vital untuk menyelaraskan arah pembangunan dan memastikan integrasi tata ruang antara pusat dan daerah.
Dalam keterangannya, Bupati Jarot menekankan bahwa penataan ruang bukan sekadar tentang regulasi dan peta, melainkan instrumen fundamental untuk mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkemajuan bagi Kabupaten Sumbawa dan kawasan timur Indonesia secara keseluruhan.
“Kita tidak bisa memandang tata ruang sebagai dokumen yang statis. Ia harus menjadi living document yang mampu menjawab tantangan zaman, mengakomodasi potensi lokal, dan yang terpenting, melindungi kedaulatan ruang hidup masyarakat dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab,” tegas Bupati Jarot di hadapan para peserta forum.
Tiga Pilar Utama Pembangunan Sumbawa
Bupati memaparkan tiga pilar utama yang menjadi fokus dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Sumbawa ke depan. Pertama, penguatan ekonomi berbasis kemaritiman dan agrikultur. Bupati Jarot menyoroti potensi besar Sumbawa di sektor perikanan, peternakan, dan pertanian, yang membutuhkan dukungan tata ruang untuk kawasan industri hilir, logistik, dan pemasaran yang terintegrasi.
“Kita memiliki garis pantai yang panjang dan lahan yang subur. Tata ruang harus mampu mendorong terciptanya kawasan industri pengolahan hasil laut dan pertanian, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Sumbawa, bukan sekadar menjadi pemasok bahan mentah,” jelasnya.
Kedua, pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana. Sebagai daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Jarot menekankan pentingnya memperkuat kawasan lindung, merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan menata kawasan permukiman yang aman dari bencana.
“Kita harus belajar dari pengalaman. Tata ruang yang baik adalah tameng pertama dalam mitigasi bencana. Perlindungan terhadap hutan, mangrove, dan sumber daya air adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan generasi mendatang,” imbuhnya.
Ketiga, pemerataan pembangunan dan konektivitas. Bupati menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Untuk itu, tata ruang harus mampu mendorong pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta meningkatkan konektivitas antarpulau kecil.
“Pembangunan harus inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan terluar,” ujarnya.
Bupati Jarot juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan daerah tetangga dalam skema Kawasan Strategis Nasional.
“Keberadaan Sumbawa dalam poros maritim Indonesia menempatkan kita pada posisi yang sangat strategis. Sinergi dengan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dalam hal infrastruktur, pariwisata, dan logistik adalah keniscayaan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia,” pungkas Bupati Jarot.
Keikutsertaan Bupati Sumbawa dalam forum ini menegaskan posisi strategis kabupaten tersebut dalam peta pembangunan regional dan komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola ruang yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Nuansantb
