Empat Jabatan Eselon II Masih Lowong, Pemkab Sumbawa Segera Bentuk Pansel

SUMBAWA, Nuansantb.id – Rotasi kepemimpinan di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa pasca mutasi dan promosi akhir tahun 2025, masih menyisakan kekosongan di sejumlah posisi strategis. Hingga awal Januari 2026, tercatat empat jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terisi secara definitif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, membenarkan hal tersebut. “Benar, saat ini ada empat jabatan kepala OPD yang masih lowong pasca mutasi dan promosi akhir tahun 2025,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (06/01/2026).

Keempat posisi yang dimaksud adalah:

Pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kosong setelah Rachman Ansori, M.SE dipromosikan sebagai Asisten 3 Administrasi Umum Sekda.

Kedua, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), lowong menyusul pergeseran H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si untuk mengisi posisi Kepala Dinas Dukcapil.

Ketiga, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang kosong setelah Didi Hermansyah, S.E dimutasi menjadi Inspektur di Inspektorat Daerah. Posisi ini bahkan telah mengalami kekosongan meski dua kali terjadi rotasi dalam waktu singkat.

Keempat, Kepala Dinas Sosial, kosong setelah pejabat sebelumnya, Abdul Aziz, memasuki masa purna tugas atau pensiun.

Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Untuk menjaga kontinuitas layanan dan program, telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) pada masing-masing OPD.

“Untuk sementara kita tunjuk Plt agar pelayanan publik dan pelaksanaan program tetap berjalan normal,” jelas Budi Prasetiyo.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda ini menegaskan komitmen pemkab untuk segera mengisi posisi-posisi kunci tersebut secara definitif. Proses pengisian akan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan kompetitif.

“Dalam waktu dekat kita akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsipnya, pengisian jabatan dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis merit,” tegasnya.

Penerapan sistem meritokrasi ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin OPD yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen tinggi untuk memajukan daerah.

Sekda berharap, para pejabat yang nantinya terpilih melalui proses ini mampu menjadi motor penggerak yang memperkuat kinerja organisasi. Mereka diharapkan dapat mendukung akselerasi berbagai program prioritas pembangunan Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori.

“Kita menginginkan pemimpin yang mampu berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumbawa,” pungkas Doktor Budi.

Dengan segera dibentuknya Pansel, Pemkab Sumbawa berupaya mengisi kekosongan struktural ini dengan cepat dan tepat, sehingga seluruh perangkat daerah dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong kemajuan daerah.

Editor: Nuansantb