Pintu Gerbang Distribusi Ternak Nasional: Komisi IV DPR Apresiasi Kesiapan Karantina di Sumbawa

Sumbawa, Nuansantb.id — Rombongan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan spesifik ke Satuan Pelayanan (Satpel) Pelabuhan Badas, Sumbawa, Senin (27/07/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pengawasan lalu lintas ternak dari Pulau Sumbawa—yang merupakan salah satu sentra peternakan nasional sekaligus pintu utama distribusi sapi, kerbau, dan kuda ke berbagai wilayah Nusantara.

Garda Terdepan Kesehatan Ternak

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa keberadaan Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Karantina NTB) memiliki posisi yang sangat strategis.

“Karantina merupakan garda terdepan dalam menjamin kesehatan ternak yang dilalulintaskan. Pemeriksaan yang didukung fasilitas laboratorium yang memadai menjadi kunci untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus menjaga kelancaran perdagangan ternak antardaerah,” ujar Johan di lokasi.

Menurutnya, besarnya tanggung jawab Barantin harus diimbangi dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai—terutama di wilayah strategis seperti Pulau Sumbawa.

Tinjauan Langsung Proses Pelayanan

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung proses pelayanan karantina yang berlangsung di Pelabuhan Badas. Mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan ternak, hingga fasilitas laboratorium yang mendukung deteksi dini penyakit hewan.

Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Ina Soelistyani, menjelaskan bahwa Satpel Pelabuhan Badas merupakan salah satu pintu utama pengeluaran ternak dari Pulau Sumbawa menuju berbagai wilayah di Indonesia.

“Pelayanan karantina di sini didukung berbagai fasilitas modern, mulai dari ruang pelayanan berbasis teknologi informasi, disinfectant gate, loading dock, Instalasi Karantina Hewan (IKH), hingga laboratorium yang dilengkapi fasilitas Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai rujukan pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Nusa Tenggara Barat,” jelas Ina.

Seluruh fasilitas tersebut mendukung rangkaian tindakan karantina secara terintegrasi, mulai dari: Pemeriksaan dokumen, Pemeriksaan fisik dan klinis, Pengambilan sampel, Pengujian laboratorium, Penerbitan sertifikat kesehatan hewan

Lonjakan Distribusi Ternak Menjelang Iduladha

Pulau Sumbawa diketahui setiap tahunnya menjadi pemasok utama ternak nasional, terutama menjelang Hari Raya Iduladha. Berdasarkan data Best Trust Sistem Karantina, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 59.905 ekor ternak telah dilalulintaskan dari Nusa Tenggara Barat ke berbagai daerah.

Sementara itu, hingga 27 Juli 2026, jumlah ternak yang telah keluar mencapai 43.235 ekor. Angka ini menunjukkan tingginya aktivitas distribusi yang berlangsung sepanjang tahun.

Ina Soelistyani menambahkan bahwa tingginya lalu lintas ternak tersebut menuntut pelayanan yang cepat tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan.

“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan antara kecepatan layanan dan keakuratan pemeriksaan agar distribusi tetap lancar, sekaligus risiko penyebaran penyakit hewan dapat ditekan,” tegasnya.

Dukungan Penuh untuk Penguatan Sistem Karantina Nasional

Kunjungan kerja ini menjadi bentuk dukungan nyata Komisi IV DPR RI terhadap penguatan sistem karantina nasional. Dengan dukungan sarana, laboratorium, dan sumber daya manusia yang memadai, Karantina NTB diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan hayati sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perdagangan ternak nasional.

Pelabuhan Badas pun kini menjadi simbol sinergi antara pengawasan kesehatan hewan dan kelancaran distribusi pangan—sebuah keseimbangan yang sangat penting bagi ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Nuansantb.id

Editor: Redaksi

Sumber: Badan Karantina Indonesia