Dewan Sandi Soroti Kondisi Kritis Kesehatan Jiwa di Sumbawa dan Dorong Percepatan Rumah Singgah ODGJ

Sumbawa, Nuansantb.id– Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Gelora Indonesia sekaligus Anggota Komisi IV yang membidangi masalah sosial, Sandi, S.Pd., M.M., menyoroti tingginya angka Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan Dinas Kesehatan setempat, tercatat 1.069 orang dengan gangguan jiwa berat yang tersebar di 24 kecamatan dan masih dalam pemantauan ketat tenaga kesehatan, sementara 1.425 orang lainnya mengalami gangguan jiwa ringan hingga sedang. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Sumbawa sebagai daerah dengan kasus ODGJ tertinggi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun menyoroti tingginya angka tersebut, Dewan Sandi justru mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang menginisiasi program pengadaan rumah singgah bagi ODGJ. Program ini dinilainya sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan kesehatan jiwa yang sudah memasuki fase mengkhawatirkan.

“Rumah singgah ini adalah bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam menangani kesehatan masyarakat, terutama ODGJ yang kondisinya sudah terbilang kritis di Kabupaten Sumbawa,” ujar Sandi kepada awak media, Senin (24/08)2026).

Sandi mengungkapkan, kondisi kesehatan jiwa di Kabupaten Sumbawa sudah memasuki fase yang memprihatinkan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, ribuan warga mengalami gangguan jiwa dengan berbagai tingkatan. Lebih menyedihkan lagi, masih ditemukan praktik pemasungan terhadap sebagian ODGJ. Data menyebutkan terdapat 12 kasus pemasungan yang masih terjadi. Bahkan, kasus bunuh diri juga tercatat sepanjang tahun 2023 hingga 2026.

“Warga kita yang dalam kondisi sakit ini butuh tempat yang humanis untuk pemulihan, bukan tempat pengasingan. Praktik pemasungan adalah bentuk kegagalan kita bersama dalam memberikan perlindungan kepada mereka yang paling rentan,” tegas Sandi dengan nada prihatin.

Menurut politisi asal Dapil I Moyo Hilir ini，keberadaan rumah singgah sangat krusial mengingat masih banyaknya kendala dalam penanganan ODGJ di lapangan. Mulai dari minimnya fasilitas kesehatan, kurangnya perhatian keluarga, hingga banyaknya pasien tanpa identitas resmi yang menyulitkan pendataan dan penanganan.

“Rumah singgah ini akan menjadi jembatan bagi mereka untuk kembali ke masyarakat. Bukan tempat untuk mengasingkan, tetapi tempat untuk memulihkan diri dengan pendampingan yang layak. Kami di DPRD khususnya Fraksi Gelora mendukung penuh langkah cepat penyediaan fasilitas ini,” pungkas Sandi.

Seperti diketahui, rencana pembangunan rumah singgah ODGJ telah mendapat persetujuan dari Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot dan ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2027. Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Riset Daerah (Bapperida) juga menyatakan komitmen mendukung penuh realisasi program tersebut.

Dengan total 2.494 warga yang tercatat mengalami gangguan kesehatan jiwa，keberadaan rumah singgah diharapkan menjadi solusi jangka panjang. Fasilitas ini direncanakan dapat menampung pasien ODGJ selama masa perawatan dengan menyediakan kebutuhan makan, obat-obatan, serta pendampingan dari tenaga kesehatan dan keamanan secara gratis.

Sandi berharap program ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diikuti dengan penguatan sistem pendampingan, edukasi masyarakat, serta penghapusan stigma negatif terhadap ODGJ agar mereka dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya.

“Penanganan ODGJ adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah. Keluarga, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus bergerak bersama,” tutup Sandi.

Editor: Nuansantb