Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah menghadiri sekaligus melaunching Truk Sampah Desa Langam Kecamatan Lopok, Sabtu (29/06/2024) bertempat di Kantor Desa Langam.

Turut hadir beberapa perangkat daerah antara lain Kadis PMD, Kadis Pertanian, Kadis PRKP, Kadis Peternakan dan Keswan serta yang mewakili Kadis PUPR, Kadis LH, Kadis KUKMIndag dan undangan lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi Kepala Desa Langam dan jajarannya sebagai desa pertama di Kabupaten Sumbawa yang menginisiasi upaya penanganan sampah dan kebersihan lingkungan dengan pembelian truk sampah melalui APBDes-nya,” ungkap Haji Mo sapaan akrab Bupati Sumbawa dalam sambutannya.

Lebih lanjut Haji Mo, menyampaikan bahwa

Dikatakan Bupati, masalah sampah dan kebersihan lingkungan adalah salah satu program yang harus dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya truk sampah Desa Langam ini lanjut Bupati, tentu juga harus didukung oleh program dari dinas instansi terkait agar upaya mewujudkan zero waste di Desa Langam khususnya dan Kabupaten Sumbawa umumnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan bersama.

“Dinas instasi terkait agar membantu Kepala Desa Langam untuk mewujudkan program zero waste 2024 dengan programnya masing-masing, dan apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Langam dapat dicontoh atau direplikasikan di desa lainnya di Kabupaten Sumbawa”, pungkas Haji Mo.

Sebelumnya, Kepala Desa Langam Sahuddin melaporkan dalam sambutannya bahwa Truk Sampah yang dilaunching hari ini adalah berasal dari APBDes Desa Langam Tahun Anggaran 2024 dengan nilai 404 juta Rupiah.

“Sebagai salah satu Desa Cerdas dan Desa Mandiri di Indonesia, salah satunya adalah mewujudkan kebersihan lingkungan dan bebas sampah sebagaimana yang kami canangkan tahun ini”, papar Kades Langam.

Terlebih di Desa Langam kata Kades, terdapat salah satu pasar besar di Kabupaten Sumbawa yang juga berpotensi bagi peningkatan ekonomi masyarakat, pendapatan daerah maupun desa, sekaligus berpotensi sebagai sumber sampah tiap harinya.

“Dengan adanya truk sampah ini kami berharap melalui BUMDes Desa Langam dan Dinas Koperindag agar dapat menjalin kerjasama dalam pengelolaan sampah pasar maupun lainnya. Demikian pula kami berharap pula kepada Dinas LH untuk membina kami dalam pengelolaan sampah” ujar Sahuddin.

Selain itu, Kades juga meminta dan mengharap agar Dinas Pertanian dapat membantu penguatan jalan usaha tani yang nanti akan dilalui juga oleh truk sampah menuju ke TPA.

Launcinng Truk Sampah ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Sumbawa dan pengguntingan pita oleh Bupati Sumbawa dengan meminta Kades Langam untuk mengguntingnya. (Nuansa/**)

Desa, Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Guna menjaga Kamtibmas tetap aman dan kondusif menjelang memasuki tahun politik pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.

Kapolsek Plampang, Iptu Harirustaman, SH,. bersama kanit Intelkam menggelar kegiatan 4KO (Komunikasi, Kordinasi, Kolaborasi, & Kopi) bersama para Kepala Desa dan Forkopimca di Kantor Camat Plampang, Kamis (20/06/2024).

Turut hadir dalam kegiatan 4KO tersebut, Camat Plampang – Ulumuddin SE, Danposramil Plampang – Peltu M. Anif, Kades Brang Kolong – H Ahmad, SH, Kades Sepakat – Alwi, Kades Usar – Paiman, Kades SP 3 – Idris S Hasan, Kades Selante – Azimat, Korwil BPP Plampang – Sudarmaji, SP, Sekdes Teluk Santong – Lukman.

Dikatakan Kapolsek Hari, saat ini tahapan pemilihan kepala Daerah Gubernur dan Bupati secara serentak telah mulai dilakukan oleh KPU selaku penyelenggara.

Untuk menjaga suhu politik tetap kondusif dibutuhkan peran penting masyarakat dalam menjaga keamanan, sebab bukan rahasia lagi ketika masuk pada perhelatan pilkada, tensi politik selalu meningkat.

“Kami berharap, peran serta masyarakat dalam membantu aparat keamanan menjaga situasi tetap aman dan kondusif sangat dibutuhkan,” ujar Kapolsek.

Mengantisipasi indikasi adanya gangguan keamanan yang bakal menghambat pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

Pada kesempatan tersebut, Kapolsek Hari juga mengimbau kepada aparat keamanan untuk melakukan penertiban terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di wilayah hukum polsek plampang, contohnya perjudian, pencurian, peredaran miras, narkoba, serta tindak pidana lainnya.

“Segala permasalahan sosial yang melanggar hukum perlu ditertibkan oleh pemerintah dan aparat keamanan. Maraknya penyakit sosial masyarakat ini bisa saja menganggu pelaksanaan pilkada nanti,” tegasnya.

Selain itu, Iptu Hari juga mengajak kepada para tokoh partai politik agar mampu memberikan pemahaman dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan ini, antara Polri, Forkopimca, Kades, serta masyarakat dapat terjalin silaturahmi yang kuat dan In Shaa Allah kegiatan 4KO ini akan terus berkelanjutan hingga pesta demokrasi berakhir dengan lancar dan sukses,” pungkasnya. (Nuansa)

Desa, Hukumoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadi berkah bagi para kepala desa di seluruh Indonesia termasuk 155 kepala desa di Kabupaten Sumbawa.

Pasalnya, masa jabatan para kades ini diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Dengan perpanjangan masa jabatan ini, khusus kades di Kabupaten Sumbawa yang akan pensiun tahun ini diundur menjadi dua tahun kemudian.

Saat pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades di Kantor Bupati Sumbawa, Senin (10/06/2024), Kadis PMD Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.SE., melaporkan bahwa kades yang dikukuhkan untuk perpanjangan masa jabatan sebanyak 155 orang.

Berdasarkan data periode pengabdian, sebanyak 11 kades telah menjabat selama 3 periode, 47 kades 2 periode dan 97 kades selama 1 periode.

Kadis Ansori juga menyebutkan data berdasarkan akhir masa jabatan. Untuk akhir masa jabatan Tahun 2024 yang kemudian diperpanjang sampai dengan Tahun 2026 sebanyak 17 kepala desa, akhir masa jabatan Tahun 2026 diperpanjang sampai Tahun 2028 sebanyak 118 kepala desa, dan akhir masa jabatan Tahun 2028 diperpanjang sampai dengan Tahun 2030 sebanyak 20 kepala desa. (Nuansa/**)

Desa, Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Sesuai Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah resmi menyerahkan SK pengukuhan perpanjangan masa jabatan 155 Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Pengukuhan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Sumbawa ini langsung dilakukan oleh Bupati Sumbawa, didampingi Wakil Bupati, Hj. Dewi Noviany S.Pd., Senin (10/06/2024).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP, Kapolres Sumbawa, Kajari Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, para Asisten, Staf Ahli, Kadis PMD Sumbawa dan Kepala OPD lainnya.

Kadis PMD Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.SE., dalam laporan mengatakan, perpanjangan masa jabatan kepala desa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU ini diikuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dikatakan Ansori, dari 157 desa se-Kabupaten Sumbawa, tercatat pimpinan pemerintahan desa adalah 155 Kepala Desa, dan 2 Penjabat Kepala Desa yang melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa, yang disebabkan oleh kepala desa terdahulu meninggal dunia yaitu Kepala Desa Pamanto Kecamatan Empang dan Kepala Desa Sepukur Kecamatan Lantung.

Selain perpanjangan jabatan kades, hal yang sama juga untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 915 orang.

Lanjut Kadis Ansori, setelah pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Sumbawa ini, akan dilaksanakan pemberkasan pengusulan tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan hak-hak lainnya sesuai undang-undang maupun turunannya.

“Setelah pengukuhan ini, nanti akan dilakukan pemberkasan untuk tunjangan istri dan anak Kepala Desa,” pungkasnya. (Nuansa/**)

Desa, Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Menghadapi Event Motor Cross Grand Prix (MXGP) yang akan dilaksanakan di Sumbawa Juni 2024 mendatang, diharapkan mampu menyedot wisatawan mancanegara.

Untuk memancing minat Para wisatawan akan disuguhkan beragam potensi wisata. Dan untuk mendukung hal itu, keberadaan desa wisata di Kabupaten Sumbawa lebih dimantapkan.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo mengatakan, selain persiapan teknis, sejumlah pendukung juga disiapkan dalam event MXGP tahun ini. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan manfaat event internasional tersebut bagi Kabupaten Sumbawa.

“Event ini adalah momentum yang baik sebagai ajang promosi wisata daerah,” ujar Dedy, Kamis (28/03/2024).

Diungkapkan, pihaknya sudah mengajukan 14 desa wisata di Kabupaten Sumbawa ke Kementerian Pariwisata. Seperti Desa Labuhan Jambu dengan wisata Hiu Pausnya, kemudian Desa Wisata Pulau Maryam, Desa Wisata Bahari Teluk Saleh dan Prajak.

Juga ada Desa Wisata Poto dan Batu Dulang. Karena masing-masing desa memiliki keunikan dan potensinya. Hal inilah yang akan disuguhkan bagi para tamu event MXGP.

Karena itu, pihaknya mengajak kepala desa dan Pokdarwis masing-masing desa wisata mengemas potensi yang ada. Sehingga menjadi potensi wisata yang mampu menjadi daya tarik wisatawan.

“Kami sedang melakukan konsolidasi dengan para pihak. Agar bagaimana destinasi wisata ditambah lagi. Tidak menutup kemungkinan ada potensi lain yang bisa disentuh,” imbuhnya.

Sejauh ini, kata Dedy, desa wisata sudah memiliki data base masing-masing dan lebih dilengkapi lagi. Seperti video atraksi wisata akan dibuat dan informasi wisata diperbaharui. Desa wisata juga diminta untuk menyusun agenda atraksi wisata. Agar bisa terhubung dengan agenda yang direncanakan pemda dalam event MXGP ini. Disamping juga mempersiapkan potensi wisata di sekitar Kota Sumbawa.

“Karena jadwalnya ini ketat, nanti akan disesuaikan. Tapi bagi wisatawan yang tidak memiliki agenda terikat, kita bisa sodorkan berbagai potensi wisata ,” terang Dedy.

Satu hal yang ditekankan, lanjutnya, perlu kolaborasi semua pihak untuk mengembangkan pariwisata. Sebab, pengembangan pariwisata bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Namun harus bersama-sama dengan masyarakat. (Nuansa/**)

Desa, Headline Newsoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Hingga tertanggal 08 Maret 2024, Dana Desa (DD) tahap I telah disalurkan kepada 90-an desa. Yakni 92 desa untuk DD Earmark, dan kepada 96 desa untuk DD reguler (Non Earmark).

“Proses penyaluran ini, ada pembagian. Dana Desa Earmark dan Dana Desa Non Earmark. Dana Esa Earmark itu terdiri dari ketahanan pangan, stunting dan BLT,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, melalui Fungsional Analis Kebijakan Bidang Adminsitrasi Pemerintah Desa, Ibrahim.

Diungkapkan, Ketentuan DD Earmark itu diatur di Permendes 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Dan di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait mekanisme penyaluran dana desa.

Dana desa earmark disalurkan sebesar 60 persen dari total dana desa reguler. Jadi sisa 60 persennya itu, disalurkanlah dana desa reguler. Selain earmark. Berapa belanja ketahanan pangan yang dialokasikan di APBDes 2024, itu data yangg kami ambil dan kami input dalam aplikasi. begitu juga dengan BLT dan belanja stunting,” jelasnya.

Dijelaskan, item DD Earmark Tahun 2023 ke bawah, DD Earmark hanya item BLT. Sedangkan tahun 2024 mencakupu belanja Ketahanan Pangan, Stunting dan BLT.

“Besaran angka yang kami input itulah yang kemudian ditransfer sebesar 60 persen, untuk tahap pertama. tahap berikutnya baru disalurkan sisanya. Besarannya tergantung data belanjan inputan di ABPDes itu,” ujarnya.

Ditegaskan, untuk dapat disalurkan DD, masing-masing desa musti memenuhi persyaratan. Berupa angka belanja ketahanan pangan, belanja stunting dan BLT, serta dokumen peraturan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT.

“Itu yang harus disampaikan oleh teman-teman desa ke kami, untuk diinput. ketika persyaratan itu kurang, maka kami tidak bisa ajukan.

Disebutkan, dari 96 desa yang diajukan penyaluran DD reguler, terdapat 4 desa yang tidak memenuhi persyaratan. Dan saat ini terdat 25 desa dalam proses siap salur untuk DD earmark dan DD non earmark.

“Ada 9 desa untuk DD earmark dan 8 desa untuk DD non earmark dalam proses verifikasi di KPPN,” ucap dia. (Nuansa/**)

Desa, Pemerintahanoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., membuka secara resmi Festival Ereng 2024 dalam rangka memeriahkan HUT ke-65 Kabupaten Sumbawa tahun 2024, di Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Sabtu (27/01/2024).

Festival Ereng adalah suatu perayaan sebagai simbol kebersamaan dan kecintaan terhadap nilai-nilai budaya serta kearifan lokal kehidupan masyarakat Sumbawa. Arti “Ereng” tersebut adalah tempat masyarakat petani melepas lelah, mandi dan bersosialisasi. Menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak desa bermain dan belajar kehidupan, harapan untuk kembali menjaga sungai untuk berkelanjutan hidup.

Salah satu hiburan dalam festival ini yakni permainan tradisional “Kebo Kamit”. Kebo Kamit adalah sebuah permainan tradisional warisan budaya Sumbawa yang terbuat dari kulit kelapa (Kamit) yang akan dibentuk seperti perahu kecil dan dimainkan dialiran air sungai.

Selain itu juga, adapun permainan tradisional lainnya seperti main palentong, main papan caka, main tolo, main taba, serta adanya bazar UMKM lokal.

Festival Ereng ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 27-28 Januari 2024 dan diikuti oleh beberapa peserta dari kalangan siswa SD dan SMP se-Kecamatan Empang dan Tarano.

Pada kesempatan itu, Wabup Novi mengutarakan kebanggaannya melihat partisipasi anak-anak generasi muda Sumbawa serta apresiasi kepada karang taruna desa Jotang Beru atas inisiatif dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

Menurut Wabup, hal ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap budaya lokal dapat diwariskan kepada generasi muda. Ini juga sejalan dengan tekad pemerintah Kabupaten Sumbawa yang khawatir terhadap pendidikan karakter anak-anak kita.

Dikatakan Wabup, Pemeritah Kabupaten Sumbawa melaksanakan langkah-langkah konkret untuk mendukung pendidikan karakter. Dengan ini, pemda berkomitmen untuk terus mendorong pembentukan karakter yang tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia pada generasi penerus kita kedepannya.

“Mari bersama-sama menjadikan Festival Ereng sebagai inspirasi untuk menggelar acara serupa di kecamatan-kecamatan lainnya agar dapat mengaktifkan dan melestarikan kearifan lokal serta pendidikan karakter di setiap sudut Kabupaten Sumbawa,” pungkas Wabup. (Nuansa/**)

Desa, Pemerintahanoleh SebarTweet

Foto saat warga Empang Jotang mengadu ke Pemerintah Daerah, Selasa 19 Desember 2023

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Komplin dan keluhan masyarakat terkait pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Perumdam Batulanteh tidak hanya di perkotaan dan sekitarnya saja melainkan hingga ke bagian timur sumbawa tepatnya di Desa Jotang, Kecamatan Empang.

“Air PDAM di kecamatan Empang, Jotang dan sekitatnya sudah hampir 3 bulan ini tidak ada sama sekali. Anehnya meski air tidak mengalir pihak PDAM tetap meminta pembayaran pada warga,” ungkap Bambang Hermansyah salah satu perwakilan masyarakat Desa Jotang usai bertemu Kabag Administrasi dan Keuangan Pemda Sumbawa, Selasa (19/12/2023).

Menurut Bambang, akibat tidak adanya air PDAM mengalir masyarakat sangat dirugikan disamping pihak PDAM tetap meminta pembayaran ke warga dan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari harus membeli air bersih hingga ratusan ribu setiap bulannya.

“Kami masyarakat Empang dan Jotang sudah cukup bersabar menghadapi pelayanan buruk pihak PDAM. Air ini adalah kebutuhan utama warga yang seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut dalam penanganan jika ada kendala pada intake maupun perpipaannya,” jelas Bambang kesal.

Keluhan ini lanjut Bambang tidak hanya disampaikan pada manajemen cabang PDAM di Empang saja melain warga rela jauh dari Empang mendatangi kantor pusat di Sumbawa guna berharap permasalahan ini cepat diselesaikan.

“Kami sudah sampaikan semua keluhan ke Manajemen Cabang Empang dan hari ini perwakilan masyarakat kecamatan Empang, Jotang datang ke Sumbawa bertemu Pemerintah Daerah menyampaikan komplin serta permasalahan yang ada dan Pemda berjanji akan menyampaikannya ke Direktur PDAM untuk dapat segera menyelesaikan permasalah ini secepatnya,” jelas Bambang.

Meski Pemerintah Daerah berjanji akan segera menyelesaikan kata Bambang namun warga memberikan waktu 3×24 jam dan jika tidak terealisasi maka warga akan menyegel kantor PDAM cabang Empang, tegas Bambang didampingi warga lainnya.

Masyarakat berharap tuntutan yang disampaikan dapat diindahkan dan pelayanan buruk PDAM dapat menjadi catatan khusus Pemerintah Daerah selaku pemilik.

“Kami berharap agar permasalahan ini tidak melebar ke hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah daerah dan Direktur PDAM dapat mengindahkan tuntutan warga Empang, Jotang dan dalam waktu 3×24 jam air sudah harus mengalir, tidak ada alasan lagi,” pungkas warga Jotang serempak.

Hingga berita ini di publis belum ada tanggapan dari Direktur PDAM sumbawa meski telah berusaha menghubungi baik melalui telpon dan Whatsapp pribadi. (Nuansa)

Desa, Headline Newsoleh SebarTweet

Sumbawa Besar, NuansaNTB.id- Pemerintah Provinsi NTB menetapkan 3 Desa di NTB sebagai kampung Reforma Agraria dan Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas merupakan yang pertama di Kabupaten Sumbawa.

“Alhamdulillah desa kami Pulau Bungin ditetapkan sebagai kampung Reforma Agraria bersama 2 Desa lainnya di NTB, yakni Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, dan Desa Mbawi di Kecamatan Dompu,” ujar Kepala Desa Pulau Bungin Jaelani, SH kepada media ini Sabtu (02/12/2023).

Menurut Jaelani, ditetapkannya Desa Pulau Bungin sebagai kampung reforma agraria pertama di kabupaten sumbawa karena sukses menjalankan program sertifikat tanah serta pendampingan UMKM, dan Desa Wisata.

“Kami di Desa Pulau Bungin dinilai dari segi sertifikat tanah yang sudah mencapai 95 persen dan semua bidang hak pakai sudah disertifikasi. Hanya tinggal 5 persen yang belum terdaftar dan juga ada program pendampingan UMKM dan Desa Wisata,” jelas Kades Jaelani.

Dikatakan Jaelani, pada saat menjadi pembicara pada rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) belum lama ini, ia mengatakan akan berkoordinasi terkait dengan infrastruktur yang masih belum memadai di Desa Pulau Bungin, termasuk juga masalah sampah telah  disampaikan dalam rakor Provinsi dengan harapan agar ada solusi atas persoalan sampah dan juga tempat pembuangan akhir masyarakat.

“Fokus saya di Pulan Bungin bagaimana tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi kolaborasi sangat penting untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan di Desa kami,” terang Jaelani.

Atas Prestasi yang diraih Desa Pulau Bungin, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq, SH,. memberikan apresiasi atas penetapan sebagai kampung reforma agraria.

“Selamat kepada Pak Kades dan Desa Pulau Bungin yang telah ditetapkan sebagai kampung Reforma Agraria di NTB. Prestasi ini tentunya akan membuka kemudahan akses dalam membangun desa,” ungkap Rafiq.

Rafiq berharap agar masyarakat setempat bisa lebih banyak terlibat dalam pemanfaatan program Kampung Reforma Agraria, sehingga ekonomi masyarakat lokal dapat bergerak lebih baik lagi.

“Semoga ke depan kampung reforma agraria yang ada semakin berkembang dan unggul serta menjadi model bagi desa – desa lainnya sehingga akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses sertifikasi tanah dan tujuan dalam meningkatkan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat bisa kita lakukan di sumbawa ini,” pungkas Rafiq. (Nuansa)

Desaoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.