Fraksi Gelora DPRD Sumbawa Intensifkan Pengawasan APBD usai Bimtek Nasional: “Setiap Rupiah Harus Berpihak ke Rakyat”

Jakarta, Nuansantb.id – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran legislatif melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional II yang berlangsung di Merlynn Park Hotel, Jakarta, pada 13-15 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Fungsi Anggota Dewan Gelora dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Aspiratif” ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD dari Fraksi Gelora se-Indonesia, tak terkecuali perwakilan dari Kabupaten Sumbawa.

Fraksi Gelora DPRD Sumbawa menerjunkan empat kadernya, yakni Kaharuddin Z (Ketua Fraksi), Sandi, S.Pd,. MM (Wakil Ketua Fraksi), Muhammad Taufik (Sekretaris Fraksi), dan Abron Ishak, A.Md. Mereka hadir untuk membekali diri dengan ilmu pengawasan keuangan daerah yang lebih tajam dan strategis.

Anis Matta: Dewan Adalah Ujung Tombak Aspirasi Rakyat

Membuka kegiatan, Ketua Umum Partai Gelora, H. Anis Matta, Lc., menegaskan bahwa anggota dewan tidak boleh sekadar menjadi rubber stamp terhadap kebijakan eksekutif. Ia menyoroti pentingnya peran aktif legislatif dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Anggota dewan harus menjadi ujung tombak pengawasan dan aspirasi masyarakat. Dengan pemahaman yang kuat tentang tata kelola keuangan daerah, kita pastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Anis Matta dalam sambutannya di hadapan peserta.

Lebih lanjut, politisi senior yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan bahwa penguasaan teknis anggaran adalah harga mati bagi wakil rakyat. “Tanpa itu, kita akan kesulitan membaca mana program yang fiktif, mana belanja yang tidak prioritas, dan mana kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” imbuhnya.

Sandi: Bimtek ini Membuka Mata Kami soal Celah Anggaran

Salah satu peserta yang juga Anggota Banggar DPRD Sumbawa tampak antusias mengikuti setiap sesi adalah Sandi, S.Pd., M.M,. Kepada media Nuansantb usai kegiatan, ia mengaku mendapatkan pencerahan luar biasa, terutama dalam hal teknik negosiasi anggaran dan membaca dokumen keuangan daerah.

“Bagi kami dari daerah, seringkali kendala utama adalah keterbatasan pemahaman teknis terhadap dokumen seperti KUA-PPAS maupun LHP BPK. Bimtek ini membuka mata kami bahwa di balik angka-angka itu ada celah-celah yang bisa merugikan rakyat jika tidak diawasi secara cermat,” ungkap Sandi yang juga Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa.

Sandi juga menyoroti materi tentang strategi menciptakan peluang kebijakan menjadi peluang elektoral yang disampaikan oleh H. Sarwono, SP., MM. Menurutnya, ini penting agar fungsi pengawasan yang dijalankan tetap berkelanjutan secara politik, tanpa mengorbankan kepentingan publik.

“Kami tidak hanya dibekali teknis pengawasan anggaran, tetapi juga bagaimana membangun citra profesional sebagai wakil rakyat yang aspiratif sekaligus adaptif terhadap dinamika politik nasional. Itu kunci agar masyarakat percaya bahwa kehadiran kita benar-benar membawa perubahan,” tambah Sandi.

Materi Komprehensif dari Narasumber Berpengalaman

Selama tiga hari, peserta mendapatkan materi dari para pakar di bidangnya. DR. Maulana Yusuf, M.Si. membahas kebijakan fiskal dan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Sesi berikutnya, R. Akhmad Yani Saefuddin memberikan analisis mendalam tentang Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Peserta diajarkan teknik membedah plafon anggaran dan prioritas belanja secara sistematis. Sementara itu, H. Ahmadi, A.Md. membedah strategi negosiasi anggaran, khususnya teknis komunikasi efektif dalam rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif.

Tak ketinggalan, H. Riswandi, S.IP. secara langsung membedah cara membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara kritis. Peserta diajak untuk tidak menerima mentah-mentah hasil audit, tetapi mampu mengidentifikasi temuan-temuan yang berpotensi merugikan daerah.

Materi terakhir menyentuh aspek digitalisasi aspirasi. H. Muhammad Zuhri Hudaya, ST. memaparkan manajemen Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Ia mencontohkan bagaimana aspirasi masyarakat yang masuk bisa langsung didigitalisasi ke dalam sistem penganggaran, sehingga tidak ada lagi alasan “anggaran tidak tersedia” untuk program prioritas rakyat.

Idham Holik Bekali Strategi Menjelang Pemilu 2029

Menutup rangkaian narasumber, Komisioner KPU RI, Dr. Idham Holik, S.E., M.Si., hadir memberikan strategi komunikasi kepemimpinan dan profesional branding bagi anggota legislatif Gelora. Ia juga mengajak peserta untuk mulai mengantisipasi perubahan kebijakan dan aturan menjelang Pemilu 2029.

“Legislator tidak boleh gagap aturan. Dinamika politik nasional sangat cepat berubah, dan kemampuan beradaptasi adalah salah satu modal utama untuk tetap relevan sebagai wakil rakyat,” ujar Idham.

Penutupan: Implementasi di Daerah adalah Kunci

Bimtek Nasional II ini resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. Dalam amanat penutupannya, ia berharap seluruh anggota dewan Gelora mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Dengan bekal materi dari para pakar ini, kami optimis anggota dewan Gelora di seluruh Indonesia siap mengawal APBD yang berpihak pada kepentingan publik, sekaligus membangun sinergi produktif antara eksekutif dan legislatif,” pungkas Mahfuz Sidik.

Editor: Nuansantb