KPU Sumbawa Jaring Masukan Lewat FKP, Evaluasi Pelayanan dan Strategi Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Sumbawa, Nuansantb.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan, Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sumbawa ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dengan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menghimpun masukan demi penyempurnaan kinerja ke depan.

Forum tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat, S.IP., didampingi anggota KPU Muhammad Ali, Heri Kurniawansyah, Ardani Hatta, dan Handono. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami, Sekretaris Badan Kesbangpol Zainal Arifin, Kepala KCD Dikpora Wilayah IV Sumbawa Junaidi, perwakilan Kantor Kementerian Agama, Wakil Rektor III Universitas Samawa (UNSA), para akademisi, kepala SMA/sederajat, pengurus OSIS, serta ketua organisasi wartawan dan media.

Evaluasi Pelayanan Butuh Masukan Publik

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, menegaskan forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemilu tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi harus melibatkan publik sebagai penerima layanan.

“Kami merasa telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi belum tentu masyarakat memiliki penilaian yang sama. Karena itu, kami membutuhkan kritik, saran, dan masukan agar dapat mengetahui apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya di hadapan para peserta forum.

Dalam kesempatan itu, KPU memfokuskan pembahasan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, baik pada Pemilu maupun Pilkada. Syamsi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih belum optimal, terutama pada Pilkada lalu.

Ia mencontohkan masyarakat di wilayah pesisir yang lebih memilih melaut saat hari pemungutan suara karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Begitu pula masyarakat yang sedang memasuki musim tanam atau panen, sehingga aktivitas mencari nafkah lebih diprioritaskan dibanding datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Kondisi ini perlu kita pikirkan bersama. Kami ingin mendapatkan masukan tentang strategi apa yang harus dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dan tetap berada di atas rata-rata,” katanya.

Sosialisasi Hampir 90 Persen Sekolah, Wilayah Terpencil Jadi Tantangan

Heri Kurniawansyah HS, S.AP., M.PA. selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) menjelaskan bahwa fokus pendidikan pemilih saat ini mengutamakan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sumbawa, seperti SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi.

“Kami meminta tanggapan seluruh stakeholder dan berharap agar pendidikan pemilih ke depan lebih partisipatif, inovatif, dan dinamis,” jelas Heri.

Sejauh ini, KPU Sumbawa telah melakukan sosialisasi di hampir 90 persen sekolah yang ada. Namun, wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau seperti Batu Lanteh dan Orong Telu masih menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, Heri memastikan giliran sekolah di wilayah ini akan tetap mendapat perhatian menjelang tahapan pemilu, seiring dengan penyesuaian anggaran operasional.

“Fokus kami KPU Sumbawa lebih kepada pemilih pemula dengan sasaran sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan juga perguruan tinggi,” bebernya.

Komitmen Tingkatkan Kualitas Pemilu

Heri menambahkan, KPU selama ini telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, salah satunya menyasar sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan pemilih kepada generasi muda. Namun, ia mengakui jangkauan sosialisasi belum mampu menjamah seluruh desa dan lapisan masyarakat.

Menurutnya, partisipasi masyarakat pada Pemilu cenderung lebih tinggi dibanding Pilkada. Karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih terus meningkat. Selain itu, keberadaan penduduk pendatang yang belum mengurus administrasi pindah memilih juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPU berharap memperoleh berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan, sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Editor: Nuansantb