
Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola data yang terintegrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menekankan bahwa validitas data menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya kebijakan daerah yang presisi dan berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini disampaikannya saat membuka Forum Satu Data Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/09/2026).
Dalam forum yang dihadiri oleh Kepala Bapperida, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Kepala Diskominfotiksandi yang diwakili Sekdis, pimpinan OPD, serta para camat tersebut, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa Satu Data Daerah bukan sekadar formalitas administrasi. Ia menyebut data sebagai instrumen krusial yang menentukan arah pembangunan.
“Data itu dilahirkan oleh walidata dan diproduksi oleh masing-masing perangkat daerah. Data tersebut harus valid karena menjadi dasar kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang kita ambil hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus berpijak pada angka yang akurat,” ujar Sekda Budi Prasetiyo dengan tegas.
Ia menjelaskan, forum yang diinisiasi oleh Bapperida bersama BPS ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah. Menurutnya, implementasi Satu Data Indonesia menuntut kolaborasi lintas sektor, bukan hanya kerja parsial dari satu instansi. “Sinergi ini menjadi kunci agar tidak ada data yang tumpang tindih atau justru saling bertentangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menjelaskan bahwa Forum Satu Data Daerah adalah amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Forum ini bertujuan memastikan seluruh data yang digunakan Pemkab Sumbawa memenuhi standar kualitas yang sama, mulai dari validitas, akurasi, hingga interoperabilitas.
“Forum ini bukan sekadar ajang administrasi, tetapi bagian dari upaya fundamental memperbaiki tata kelola data dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan data yang terstandar, kita bisa mengukur capaian pembangunan secara lebih objektif,” jelas Dedy.
Mengusung tema “Mewujudkan Satu Data Sumbawa yang Terintegrasi, Akurat, dan Berbasis Kolaborasi”, forum tersebut menargetkan tiga keluaran utama. Pertama, kesepakatan koordinasi partisipatif antar perangkat daerah. Kedua, Rencana Aksi dan Daftar Kebutuhan Data Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman teknis pengumpulan data. Ketiga, berita acara resmi sebagai bentuk legitimasi komitmen bersama.
“Intinya, Sumbawa ingin membangun Satu Data, Satu Standar, Satu Rujukan, agar kebijakan tepat sasaran. Jika data sudah satu pintu, maka intervensi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” pungkas Dedy.
Sekda Budi Prasetiyo menambahkan, dengan forum ini, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kualitas data. Ia juga mengingatkan bahwa data yang baik akan mempermudah proses evaluasi dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
“Melalui Forum Satu Data ini, kita bangun komitmen bersama. Data yang valid adalah bentuk tanggung jawab kita kepada publik. Mari kita jadikan data sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan,” tutupnya.
Forum ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat infrastruktur data daerah. Dengan kolaborasi yang solid antara Bapperida, BPS, Diskominfotiksandi, dan seluruh OPD, diharapkan Satu Data Sumbawa tidak hanya menjadi wacana, tetapi terimplementasi nyata dalam setiap kebijakan pembangunan.
Editor: Nuansantb

Tidak ada komentar