Fokus Delapan Prioritas Pembangunan, BKAD Sumbawa Optimalkan APBD dan Dukungan Pusat

Sumbawa, Nuansantb.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan agar program pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembiayaan pada sejumlah sektor prioritas.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., mengatakan strategi penganggaran tidak hanya berorientasi pada besaran belanja daerah. Menurutnya, yang tak kalah penting adalah memastikan setiap program dapat terlaksana secara optimal melalui pemanfaatan berbagai sumber pendanaan.

“Setiap program sudah memiliki pagu anggaran. Melalui penajaman ini, kita ingin memastikan program berjalan sesuai perencanaan. Artinya, anggaran yang tersedia harus dioptimalkan agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran,” jelas Kaharuddin saat ditemui, Senin (09/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah memiliki pagu anggaran sesuai perencanaan. Namun, dalam pelaksanaannya tetap diperlukan penajaman program dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, langkah itu penting agar alokasi anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi benar-benar mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Kaharuddin menyebut penganggaran dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung delapan prioritas pembangunan daerah. Penentuan alokasi setiap program dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kegiatan, tingkat prioritas, serta ketersediaan anggaran. Dengan begitu, pemerintah daerah berharap program yang dijalankan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Penajaman anggaran bukan semata-mata untuk menambah alokasi belanja, melainkan memastikan seluruh sumber daya keuangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan dampak terhadap pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

KeDelapan Prioritas Pembangunan yang menjadi arah kebijakan RKPD 2027 dan juga tercermin dalam APBD Perubahan 2026 mencakup bidang-bidang berikut:

Pertama, Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul

Kedua, Penguatan nilai-nilai budaya Sumbawa

Ketiga, Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Keempat, Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah

Kelima, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana (berketahanan iklim)

Keenam, Pengembangan ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan

Ketujuh, Penguatan riset dan inovasi daerah

Kedelapan, Percepatan penurunan angka kemiskinan

Delapan prioritas ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Selain mengoptimalkan APBD, Pemkab Sumbawa terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dukungan itu terutama diarahkan untuk sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi sekolah, peningkatan infrastruktur jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, serta dukungan anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Menurut Kaharuddin, realisasi program tidak hanya diukur dari besarnya uang yang dikeluarkan melalui APBD. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dengan program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah. Dengan cara itu, tidak semua kebutuhan pembiayaan harus dibebankan kepada APBD.

“Realisasi program tidak hanya kita ukur dari berapa besar uang yang dikeluarkan melalui APBD. Kita juga melakukan koordinasi dengan program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah, sehingga tidak semuanya harus dibebankan kepada APBD,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara APBD dan dukungan pemerintah pusat menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas. Karena itu, BKAD terus mendorong OPD melakukan penajaman program agar sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumbawa.

Kaharuddin berharap strategi penganggaran yang lebih terarah dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program yang masuk ke daerah berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin memastikan anggaran yang tersedia benar-benar bekerja untuk pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, keterbatasan fiskal tidak menjadi penghambat program prioritas,” pungkasnya. (SI)

Editor: Nuansantb