Mediasi Sengketa Lahan Unter Ketapang Buntu : Bambang Kabur, Rusdi Beberkan Fakta dan Kapolsek Sarankan Jalur Hukum

5 menit membaca
Sahril
Headline News, Hukum - 19 Nov 2026

Sumbawa, Nuansantb.id – Mediasi sengketa lahan di wilayah Unter Ketapang RT 01 RW 12, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, antara Bambang Trianto dan Rusdi kembali digelar di Aula Mapolsek Sumbawa, Kamis (19/11/2026). Mediasi yang diinisiasi Kapolsek Sumbawa IPTU Rohmad Rondhi itu berakhir tanpa kesepakatan.

Mediasi dihadiri Kapolsek Sumbawa IPTU Rohmad Rondhi, Lurah Seketeng Ari Kurniawan, S.STP, Lurah Uma Sima Eghi Setia Miftah, S.STP, Ps. Kanit Reskrim Polsek Sumbawa Aiptu Syahmudin, SH, Ps. Kanit Intel Polsek Sumbawa Ngurah Juni Artha, SH, BKMT Kelurahan Seketeng Aipda Abrori, SE, serta kedua pihak bersengketa, Rusdi dan Bambang Trianto yang didampingi H. Maula. Turut hadir Penasihat Hukum Rusdi, Arthur, SH.

Kapolsek Sumbawa IPTU Rohmad Rondhi mengatakan mediasi dilakukan agar kedua pihak tidak terlibat benturan fisik maupun bentrok. Menurutnya, kedua pihak sama-sama memegang SPPT dengan alamat berbeda.

“Kami dari kepolisian selaku pengayom ingin mencarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa agar tidak terjadi kontak fisik dan bentrok yang akan merugikan diri sendiri maupun keluarga di kedua pihak,” ujar Kapolsek.

Karena mediasi tidak membuahkan hasil, Kapolsek menyarankan kedua pihak menempuh jalur hukum. Jika menyangkut kepemilikan, dapat melalui perdata; jika mempersoalkan keputusan administrasi, dapat melalui PTUN.

“Kami tidak berkepentingan di kedua belah pihak, hanya melihat situasi Kamtibmas dan menghindari terjadinya bentrokan. Harapan agar kedua pihak dapat menjaga Kamtibmas dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri,” tegasnya.

Bambang Trianto yang hadir bersama H. Maula tetap pada pendiriannya. Ia berpegang pada SPPT terbaru setelah terbitnya Perbup 2025 tentang pemisahan wilayah antara Kelurahan Seketeng dan Kelurahan Uma Sima. Menurut Bambang, objek tanah miliknya berada di wilayah Kelurahan Uma Sima dengan luas 2,3 hektare dan berbeda dengan objek lahan Ahmad Ibrahim atau Rusdi yang berada di wilayah Kelurahan Seketeng dengan luas 2,9 hektare.

“Kami memiliki dokumen lengkap sehingga terbit sporadik dan saat ini sedang berproses di BPN Sumbawa. Kami selanjutnya tidak akan melanjutkan mediasi karena yang hadir bukan Ahmad Ibrahim dan menduga Polsek Sumbawa memihak Rusdi. Berdasarkan dokumen yang kami pegang, aktivitas di lahan tersebut tetap dilakukan,” kata Bambang sebelum meninggalkan lokasi mediasi.

Sementara itu, Rusdi membeberkan fakta dengan menceritakan silsilah tanah berdasarkan surat pernyataan Ahmad Ibrahim tanggal 15 September 2026. Menurut Rusdi, orang tua H. Maula atas nama Sarbini dahulu merupakan penggarap di lokasi, bukan pemilik.

Rusdi menyebut dokumen kepemilikan lengkap yang menjadi dasar kekuatan bahwa Ahmad Ibrahim, ayahnya, menguasai lahan dimaksud sesuai SPPT No. 52.04.080.009.002-001.0. Lahan pertanian itu pertama kali diperoleh dari Tahir Kado pada 1979 berdasarkan jual beli di bawah tangan. Saat itu lahan sudah berbentuk lahan siap pakai dan memiliki fasilitas dasar berupa pagar keliling pohon kayu jawa dan pohon kelor, hanya perlu merapatkan sedikit bagian pagar yang jarang dan menambah gapit bambu di tiang pagar.

Lahan tersebut kemudian digunakan untuk menanam kacang hijau pada tahun-tahun awal, lalu singkong dan jagung pada tahun-tahun berikutnya. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, lahan itu terdaftar dan terbitlah SPPT No. 52.04.080.009.002-001.0.

“Ahmad Ibrahim pertama kali kenal H. Sarbini pada 1987 saat ada kabar bahwa SPPT tanahnya menyasar ke Kantor Kelurahan Bugis. Di tempat tersebut ada percakapan bahwa H. Sarbini meminta menggarap lahan tersebut karena beliau tahu kalau ayah kami Ahmad Ibrahim memiliki beberapa lahan pertanian di Blok Seketeng, namun saat itu hanya mengiyakan saja dan tidak terlalu menanggapi dengan serius,” ujar Rusdi.

Pada awal 1990-an, lanjut Rusdi, H. Sarbini diberi kepercayaan oleh Ahmad Ibrahim untuk menggarap lahan tersebut bersama rekan-rekannya sampai pertengahan 1990-an, hingga kabar H. Sarbini wafat. Setelah itu, lahan diambil alih kembali oleh Ahmad Ibrahim untuk digarap sendiri. Sekitar 2013 sampai 2024, Ahmad Ibrahim mengurangi aktivitas fisik di lahan dan membiarkan siapa saja yang berminat menggarap tanpa biaya sewa, asalkan lahan tetap bersih dan bersedia membantu membayar SPPT pada tahun saat mereka menggarap. Setelah itu, Ahmad Ibrahim kembali menggarap lahan bersama anak-anaknya untuk ditanami jagung atau tanaman lainnya.

“Detail dokumen kepemilikan ada kami pegang dan kami akan tetap menguasai karena lahan tersebut milik kami,” tegas Rusdi.

Lurah Uma Sima Eghi Setia Miftah membenarkan bahwa SPPT yang dikuasai Bambang Trianto merupakan produk Kelurahan Uma Sima. Namun, pada 16 September 2026 telah dilakukan mediasi antara Ahmad Ibrahim dan H. Maula dan tidak ada titik temu.

“Kami juga pernah menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengosongkan lokasi sampai adanya keputusan sah kepemilikan,” ujar Lurah Uma Sima.

Lurah Seketeng Ari Kurniawan menyampaikan bahwa kehadiran Kapolsek Sumbawa, Lurah Uma Sima, dan Lurah Seketeng dalam mediasi ini sebagai mediator, bukan pengadil, agar persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak terjadi benturan. Menurut Ari, lahan yang menjadi sengketa berada di Blok Seketeng, tetapi setelah terbitnya Perbup 2025 lokasi lahan menjadi kewenangan Kelurahan Uma Sima.

Meskipun demikian, kata Ari, batas wilayah baru tidak menghilangkan status SPPT awal yang masih atas nama Kelurahan Seketeng sampai adanya pengurusan baru yang sah tanpa sengketa. Ia menyarankan agar pembeli tidak ngotot dan biarkan persoalan diselesaikan oleh penjual hingga tuntas. Ari juga berpesan agar sporadik yang diterbitkan Kelurahan Uma Sima dibatalkan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Senada, Penasihat Hukum Rusdi, Arthur, menyatakan pihaknya telah mengecek dengan teliti kelengkapan dokumen kedua belah pihak. Ia menyarankan agar Lurah Uma Sima dapat membereskan urusan tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kami selaku kuasa hukum dari saudara Rusdi telah mengecek dengan teliti kelengkapan dokumen kedua belah pihak dan menyarankan agar Lurah Uma Sima dapat membereskan urusan tanah tersebut saat ini agar di kemudian hari tidak terjadi masalah, entah itu ketika kita sudah pensiun dan lainnya,” pungkas Arthur.

Mediasi akhirnya berakhir tanpa solusi. Bambang Trianto beserta H. Maula meninggalkan Aula Mapolsek Sumbawa dan menilai Kapolsek berpihak kepada Rusdi.

Editor: Nuansantb

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

CLOSE ADS
Tez