APBD di Tengah Tekanan Fiskal, Fraksi Gelora Sumbawa Kritisi RAPBD 2026

Sumbawa, Nuansantb.id- Fraksi Partai Gelora DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan kritisnya terhadap Rancangan Perda APBD 2026. Meski mengapresiasi ketepatan waktu penyusunan di tengah penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) yang signifikan, fraksi ini mendesak efisiensi belanja dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk melindungi program prioritas.

Hal tersebut diungkapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, HM Berlian Rayes, Fraksi Gelora yang diwakili juru bicaranya, Sandi, S.Pd., MM., menyampaikan respons mendalam terhadap Rancangan APBD 2026, Kamis (21/11/2025).

Sandi mengawali dengan apresiasi atas penjelasan Bupati yang menjadi dasar pembahasan lebih lanjut. Fraksi Gelora memahami tekanan fiskal yang dihadapi Pemkab akibat penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 558,283 miliar.

“Kami memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD 2026 secara tepat waktu meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup besar,” ujar Sandi dalam pandangan umumnya.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi Gelora menyoroti sejumlah poin kritis. Terkait postur anggaran yang mencatat penurunan pendapatan 22,82% menjadi Rp 1,89 triliun, fraksi ini mendesak optimalisasi PAD.

“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi pajak daerah, retribusi, BUMD, serta mekanisme intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan,” tegas Sandi.

Di sisi belanja, penurunan sebesar 21,79% harus diikuti dengan efisiensi yang benar-benar memprioritaskan program prioritas dan pelayanan dasar. Fraksi Gelora secara tegas memandang perlunya peninjauan ulang terhadap belanja yang tidak langsung berkontribusi pada target pembangunan, yang dapat diartikan sebagai belanja seremonial dan perjalanan dinas.

Rekomendasi strategis Fraksi Gelora mencakup empat bidang utama:

Satu, Bidang Fiskal: Evaluasi komprehensif sumber PAD dengan digitalisasi layanan, serta pengurangan belanja non-prioritas.

Dua, Bidang Pembangunan: Penyusunan strategi konkret untuk memanfaatkan Program Strategis Nasional (PSN) dan memastikan program prioritas daerah tetap berjalan.

Tiga, Bidang Pengentasan Kemiskinan: Sinergi program pusat dan daerah, serta pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, pertanian, dan perikanan.

Empat, Bidang Infrastruktur & Lingkungan: Prioritas pada infrastruktur konektivitas dan penguatan mitigasi bencana.

Meski menyampaikan kritik konstruktif, Fraksi Gelora menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026. “Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan APBD 2026 mampu menjawab tantangan kondisi fiskal sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, Tau dan Tana Samawa,” pungkas Sandi.

Editor: Nuansantb